KOTA PEKANBARU, SINURBERITA.COM
Puluhan massa dari Sinergi Pemuda Riau (SPR) melakukan unjuk rasa di halaman kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Kamis (5/8/2024).
Ketua SPR, Randi Syaputra menilai, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK) di Riau gagal dalam melindungi alam dari kerusakan yang disebabkan oleh penambang ilegal.
“Kami menilai, penegakkan hukum DLHK Riau telah mati, mereka gagal melindungi alam dari kerusakan karena penambang ilegal,” ujar Ketua SPR, Randi Syaputra, kamis (5/8/2024).
Baca juga: Pokmil Kemenkumham Diduga “Main Mata” dengan Penyedia Jasa Pengadaan BAMA Tahun 2024
Randi menyebutkan, ada 3 tuntutan massa SPR yang disampaikan dalam aspirasinya.
1. Meminta Gakkum LHK Riau tegas dalam menjalankan tugas dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pengrusakkan alam akibat penambangan galian C ilegal di Kota Pekanbaru.
2. Meminta Kadis DLHK Riau mengganti Kabid Gakkum Sdr. Embiarman, Karena diduga bersekongkol dengan penambang galian C ilegal di Kota Pekanbaru.
3. Meminta Kadis DLHK serius dalam menjaga Lingkungan Hidup dan serta menindak tegas penambang galian C ilegal di Kota Pekanbaru.
Pantauan Media di depan kantor DLHK Riau, di Jalan Jendral Sudirman, Kota Pekanbaru, Kamis (5/8/2024), massa terlihat membawa pocong yang terbuat dari gulungan kain putih. Pocong tersebut bertuliskan Gakkum yang mereka letakkan di depan pengamanan polisi.
Selain itu, massa SPR juga membawa sejumlah spanduk dan poster bertuliskan, petisi tolak aktivitas tambang ilegal galian C, dan turut berdukacita atas matinya penegakkan hukum di lingkungan DLHK Riau. (*red)
- Yuliarso: Sebagai Warga Negara, Saya Siap Berikan Keterangan ke Penyidik KPK
- Selama Tahapan Pilkada, Bawaslu Terima 129 Laporan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa
- Transformasi Kemenkumham, Menteri Hukum Lantik Pimpinan Tinggi Kanwil Hukum Riau
- Kabupaten Purwakarta Raih Penghargaan Opini Kualitas Tertinggi dari Ombudsman RI
- Polda Riau Sita 4 Apartemen di Batam Terkait Dugaan Korupsi SPPD Fiktif Setwan DPRD
