Ada Kejanggalan, Fraksi PDIP DPRD Samosir Tolak Ranperda APBD 2023

Rapat paripurna

SAMOSIR, SINURBERITA.COM

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023 disampaikan pihak eksekutif kepada DPRD Kabupaten Samosir pada Kamis (24/11/2022) dalam rapat paripurna anggota dewan.

Baca juga : PDIP Walk Out, Kejati Sumut Diminta Periksa LPJ Bupati Samosir TA 2021

Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Samosir menyampaikan penjelasan klarifikasi penolakan atas Ranperda-APBD Tahun Anggaran 2023. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan anggaran pada rapat finalisasi dengan laporan Badan Anggaran (Banggar) yang dibacakan Saur T Silalahi pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Samosir.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PDIP, Pardon ME Lumbanraja, didampingi anggota Dorcan Nainggolan, Maringan Naibaho, Siska Ambarita, Wisnu Sidabutar, Juliman Hutabalian, Philippus Pandiangan, dan Sorta E Siahaan yang juga Ketua DPRD, Sabtu (26/11) di Pangururan – Samosir.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Samosir Pardon ME Lumbanraja didampingi Maringan Naibaho, Dorcan Nainggolan, Siska Ambarita, Juliman Hutabalian, Philippus Pandiangan, Wisnu Sidabutar dan Sorta E Siahaan.

Setelah Fraksi PDIP mempelajari laporan Banggar, ternyata angka-angka yang disampaikan pada rapat paripurna tidak sesuai dengan yang disepakati bersama TAPD dan Banggar pada saat finalisasi Ranperda APBD 2023 di Hotel Sitio-tio, Jumat-Sabtu (18-19/11) sekitar pukul 04.00 WIB.

Kami menilai banyak kejanggalan atas perubahan alokasi anggaran yang berkurang dan ada yang bertambah tanpa kesepakatan bersama TAPD-Banggar. Dalam laporan yang dibacakan saat rapat paripurna, laporan hasil Banggar yang mengalami perubahan angka-angka bertambah dan berkurang harus disampaikan terlebih dahulu oleh TAPD kepada Banggar. Apalagi masih ada angka di beberapa OPD yang dinilai ada kejanggalan dan simpang siur.

Baca juga : APH Sumut Diminta Lakukan Investigasi Terkait Proyek Jalan Sp. Huta Ginjang

Dalam sidang paripurna, Anggota DPRD dari Fraksi PDIP, Siska Ambarita, yang juga anggota Banggar menjelaskan dan menginterupsi tidak setuju diskor selama 30 menit pada saat pimpinan sidang Nasib Simbolon menyampaikan rapat paripurna diskors 30 menit untuk menyusun tanggapan perorangan. Siska meminta agar rapat paripurna diskors sampai besok (Jumat). Namun, pimpinan rapat menjawab, “Kita harus mengikuti agenda/jadwal rapat, dan langsung ketuk palu skors 30 menit”.

Setelah di skors, dan rapat paripurna dilanjutkan, Siska Ambarita kembali melakukan interupsi mengapa tidak ada pada anggota DPRD salinan laporan hasil Banggar yang dibacakan Saur T. Silalahi.

Baca juga : ICW Minta Polres Pakpak Bharat Usut Tuntas Dugaan Korupsi Mesin Pengering Jagung

Anggota DPRD harus diberikan salinan laporan Banggar, sebagai bahan tanggapan perorangan. Pimpinan DPRD menjawab, “Ya nanti diberikan. Selanjutnya Siska menekankan laporan Banggar harus tetap disampaikan kepada anggota DPRD dan bertanya apakah permintaan salinan laporan Banggar hanya keinginan pribadi atau mekanisme rapat paripurna?”

“Kami sebagai anggota DPRD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab penganggaran, pengawasan, dan legislasi, dan terkhusus fraksi PDIP harus lebih jeli dan tanggap dengan tugas dan tanggungjawab kepada rakyat. Dengan ketidakjelasan peruntukan anggaran di beberapa OPD, apalagi masih ada anggaran di beberapa OPD. Apalagi masih ada anggaran TBPP atau TPPP yang penganggarannya menyalahi peraturan perundang-undangan berlaku. Akan hal tersebut, kami sepakat dan satu suara menolak pengesahan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2023 SamosirHal diatas menjadi klarifikasi dari Fraksi PDIP DPRD Samosir dengan menolak pengesahan Ranperda APBD TA 2023”, tegas Fraksi PDIP.

Baca juga : Bupati Tutup Mata, Dinas PUPR Tutup Telinga Tanggapi Jalan Sungai Bahar

“Mari kita saling menilai akan kinerja wakil rakyat. DPRD Kabupaten Samosir tentunya punya program dan rencana agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Samosir semakin sejahtera dan lebih baik lagi. Jangan kita korbankan kepercayaan rakyat yang sudah memilih kita sebagai anggota DPRD dengan cara-cara yang melukai hati dan perasaan rakyat”, ujar salah satu Anggota DPRD Fraksi PDIP kepada sinurberita.com.

Adapun beberapa catatan Fraksi PDIP terkait perubahan angka-angka alokasi anggaran adalah Dinas PUTR sebelumnya Rp 109 menjadi Rp 122 Miliar, bertambah Rp. 13, 228 miliar. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp 24 miliiar, bertambah menjadi Rp 3,4 miliar. Dinas Pendidikan Rp 231 miliar, berkurang menjadi Rp 224 miliar atau berkurang Rp7 miliar. Dinas Kesehatan Rp 86.420 miliar, berkurang Rp139 juta. Dinas Koperasi Rp 30 miliar, berkurang Rp 799 juta, Badan Pengelola Keuangan Rp 162, 706 miliar berkurang Rp 2,608 miliar. Sekretariat Daerah Rp. 31 miliar, berkurang Rp 1, 1 miliar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta PPKB Rp 10 miliar, Dinas LH Rp. 15, 735 miliar, Dinas Ketapang Rp. 28,923 miliar.

Akan hal tersebut, diminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH), baik itu Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti informasi terhadap semua proses penggodokan, pembahasan, dan pengesahan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Samosir. Apabila ditemukan kejanggalan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku, agar segera ditindaklanjuti. (*red)

Mungkin Anda juga menyukai

2 Respon

  1. Desember 13, 2022

    […] Baca juga : Ada Kejanggalan, Fraksi PDIP DPRD Samosir Tolak Ranperda APBD 2023 […]

  2. Januari 12, 2023

    […] Baca juga : Ada Kejanggalan, Fraksi PDIP DPRD Samosir Tolak Ranperda APBD 2023 […]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *