ASO’ CS Dipolisikan, KOMNAS WASPAN RI : Kinerja Penyidik Polsek Sudah Sesuai SOP

KAB. GOWA, SINURBERITA.COM

Terkait kasus terlapornya ASO’ CS di Polsek Somba Opu Polres Gowa Polda Sulsel dalam kasus dugaan melakukan penyerangan di salah satu rumah di jalan Abdul Talib Deng Narang Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan pada tanggal 1/5/2022 lalu yang tak lain adalah saudara kandungnya sendiri menuai tanggapan serius dari sejumlah lembaga sosial kontrol.

Yang mana sebelumnya ASO’ Bin Nakku bersama dua orang temannya dilaporkan oleh salah seorang perempuan sesuai dengan laporan polisi No.LP/B/59/V/2022/SPKT Res Gowa/Sek Sombaopu,/tanggal 2 mei 2022.

Baca juga : Andaliman Samosir Miliki Ciri Khas dan Aroma Khusus

Keterkaitan dengan hal ini, Mirwan, SH selaku Kuasa Hukum ASO’ CS saat dijumpai oleh sejumlah  wartawan di salah satu rumah kliennya dibelakang SPBU di jalan Pengayoman Makassar, kamis (22/6/2022) mengatakan, “Kami tetap mendampingi dan menghadirkan ketiga klien dalam panggilan polisi di Polsek Somba Opu untuk langkah penyidikan dan alhamdulillah berjalan dengan lancar dan kami masih tetap menunggu hasil dari penyidikan di kepolisian yang sudah berlangsung sesuai dengan SOP kepolisian di polsek tersebut”, ujarnya.

Lebih lanjut Mirwan, SH menyampaikan  bahwa , “Polisi belum bisa melakukan penahanan terhadap ketiga kliennya seperti yang dimaksud dalam laporan saudari Jum Dg Rannu di Polsek  Somba Opu. Kami berpendapat karena belum kuat bukti ditetapkan tersangka sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) seseorang ditetapkan tersangka sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa”, terangnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, wartawan menjumpai Frans Kato Sekretaris Lembaga Pengawas Apratur Negara Republik  Indonesia (Komnas Waspan RI) Sulawesi Selatan di kantor Sekretariatnya di Jalan Borong Raya Baru, Makassar, kamis malam (22/6/2022) untuk diminta komentarnya seputar hal tersebut.

Menurut dia, “Hukum itu butuh bukti bukan asumsi atau pendapat.Jika penyidik tidak menahan seseorang yang diduga sebagai pelaku/tersangka karena mempunyai dasar pertimbangan yakni unsur – unsur untuk  menetapkan seseorang sebagai tersangka belum memenuhi maka sebagai penyidik yang memaham tentang hukum maka ia tidak berani melakukan penahan terhadap seseorang yang belum kuat bukti sebagai pelaku.”

Baca juga : Semoga Kita Semua Bisa Belajar Dari Kisah Tersebut

Lebih lanjut Frans Kato menyampaikan bahwa seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu sebagai berikut ( 1) pengakuhan yang bersangkutan bahwa benar dia, melakukan perbuatan tindakan pidana yang dituding kepadanya. (2) keterangan saksi  , yang tahu akan peristiwa yang terjadi tersebut. Saksi yaitu orang yang melihat dan mendengar dan tak boleh ada  saksi yang direkayasa karena hal yang demikian tidak dibenarkan oleh KUHP.  (3) barang bukti yang diperoleh ditempat  kejadian atau pelaku yang menyerahkan barang bukti kepada penyidik. (4) petunjuk .

“Dan jika hasil dari  penyelidik  oleh penyidik tidak memenuhi unsur – unsur untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka maka  penyidik belum bisa menahan seseorang yang diduga sebagai pelaku sambil menunggu proses lebih lanjut. Sebagai Penyidik mereka sangat memahami tentang aturan  hukum pidana maka dalam menjalankan tugas, mereka harus profesional karena mereka yang berdiolog langsung dengan seseorang yang dituding sebagai pelaku ketika membuat Berita Acara Perkara (BAP ),” tuturnya.

Frans Kato juga menambahkan, “Apabila pihak penyidik sudah memperoleh dua alat bukti maka mereka sudah bisa menahan seseorang yang dituding  sebagai pelaku atau ada korban yang luka akibat adanya sebuah  peristiwa tersebut maka polisi wajib menahan orang yang bersangkutan dan jika tidak memenuhi unsur – unsur untuk menetapkan sebagai tersangka maka wajarlah penyidik tidak menahan,” tutup Frans. (*Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.