Dirjen Tata Ruang : RDTR sebagai Hulu dari Pembangunan Nasional

JAKARTA, SINURBERITA.COM

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang terus melakukan upaya percepatan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Salah satu upayanya, dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor bersama kepala daerah dan kementerian/lembaga di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Selasa (02/08/2022).

Apresiasi dan rasa terima kasih pun diungkapkan oleh Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Gabriel Triwibawa kepada kepala daerah yang telah merespons dengan baik atas bantuan teknis RDTR yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN. 

Baca juga : Bulan September, Inilah Daftar Mobil Dilarang Membeli Pertalite

Menurut Gabriel Triwibawa, RDTR begitu penting karena RDTR adalah hulu dari pembangunan yang akan dilakukan ke depan. “Dua tahun pasca pandemi, yang paling _terdera_ selain sektor kesehatan adalah pemulihan ekonomi. Kita sedang menggalakkan percepatan RDTR dan mengintegrasikan RDTR ini ke OSS (_Online Single Submission_, red) sehingga penerbitan konfirmasi KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, red) dapat terbit dalam waktu satu hari kerja,” ujarnya.

Dengan begitu, Plt. Dirjen Tata Ruang berharap para pelaku usaha mendapatkan kemudahan perizinan berusaha. Sehingga, dapat mendongkrak iklim investasi dan perekonomian Indonesia. 

Baca juga : Kasus Brigadir J : Bharada E Tersangka, Ferdy Sambo Minta Maaf

Senada dengan komitmen para kepala daerah, Gabriel Triwibawa juga menegaskan komitmennya dalam ketepatan waku penerbitan Persetujuan Substansi (Persub). “Waktu penerbitan Persub ini telah diatur dalam undang-undang. Tolong kepala daerah dapat menegur kami jika dalam prosesnya, kami terlambat untuk menerbitkan Persub” tutur Gabriel Triwibawa.

Pembahasan rancangan RDTR yang menjadi fokus di antaranya RDTR Kawasan Perkotaan Hanau tahun 2022-2042, RDTR Kecamatan Pandih Batu tahun 2022-2042, RDTR Kota Palu tahun 2022-2042, RDTR Wilayah Perencanaan (WP) I Perkotaan Tambolaka tahun 2022-2042, dan RDTR Wilayah Perencanaan (WP) II Perkotaan Tambolaka tahun 2022-2042.

Rapat Koordinasi Lintas Sektor kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dan diskusi muatan teknis yang dipimpin oleh Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Rahma Julianti bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kementerian/lembaga terkait. (*red/HMS)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.