Ketua DPC AWPI Lamtim Soroti Vendor Pelaksana Jasa Telekomunikasi

Foto hasil konfirmasi dan investigasi di lapangan

LAMPUNG TIMUR, SINURBERITA.COM

Dengan adanya berbagai keluhan dan kritik dari beberapa masyarakat di wilayah Kecamatan Sukadana Lampung Timur terkait lahan masyarakat yang digunakan oleh beberapa pihak pemilik pekerjaan jaringan kabel fiber optik milik beberapa provider penyedia jasa telekomunikasi yang diduga tidak memiliki izin dan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk tindaklanjut pelaksanaan pekerjaan pemasangan tiang dan jaringan Kabel Fiber Optik sehingga berpotensi berpolemik dengan masyarakat pemilik lahan, serta terindikasi telah terjadi penyerobotan lahan milik warga oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Menanggapi hal tersebut, Ketua AWPI DPC Lampung Timur menyampaikan kepada sejumlah wartawan dari berbagai media selesai Tim Investigasi dan Observasi AWPI DPC Lampung menyambangi Dinas PUPR, Dinas BLH dan Pemukiman Penduduk, Satpol-PP, untuk mengumpulkan sejumlah informasi dan fakta atas kegiatan yang dilakukan sejumlah provider yang dilaksanakan oleh beberapa vendor.

Baca juga : Bupati Tutup Mata, Dinas PUPR Tutup Telinga Tanggapi Jalan Sungai Bahar

“Selama membangun dan memperluas infrastruktur jaringan dengan jenis jaringan kabel fiber optik yang diduga oleh banyak pihak tidak melibatkan pemilik lahan dan perangkat desa sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat dan kewajiban terhadap aturan yang harus dipenuhi terhadap pemerintah Kabupaten Lampung Timur”, ungkap Herizal, Kamis (19/01/2023).

Dari rangkaian kunjungan tersebut, beberapa informasi maupun klarifikasi yang terhimpun oleh pihak AWPI dari masing-masing pihak kantor dan dinas yang mempunyai fungsi untuk memberikan rekomendasi sebagai bentuk persetujuan untuk memuluskan pihak pemilik jaringan kabel fiber optik (provider) mendapatkan izin dan persetujuan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Baca juga : Kantongi Narkoba, Oknum PNS Ditangkap Polres Tulang Bawang

Di tempat Berbeda, Ketua DPC AWPI Lampung Timur beserta tim menyambangi kantor Satpol PP Kabupaten Lampung Timur untuk berkoordinasi dan diskusi. Dari hasil konfirmasi sejumlah media dengan beberapa OPD yang membidangi, agar pihak yang terlibat dalam merekomendasikan dalam persetujuan kepada sejumlah pihak provider untuk mendapatkan izin operasional.

Hasil informasi dan investigasi yang dihimpun oleh tim AWPI DPC Lampung Timur, maka pihak Satpol PP berinisiatif untuk segera meninjau lokasi pemasangan tiang dan kabel Fiber Optik (FO) yang masih berlokasi di seputaran Kejari Sukadana. Saat tim investigasi dan observasi AWPI DPC beserta Kasi Penegakan dan Penindakan Perda Satpol PP Lampung Timur Agus Rosadi Sanjaya sampai di lokasi kegiatan, selain meminta keterangan juga memberikan pengarahan, dari beberapa tenaga kerja dan pihak yang dipercayakan oleh Tower Bersama Group (TBG), Kasi Penegakan Perda menerima penjelasan dan beberapa informasi penting dari salah satu provider yakni pihak Indosat yang menerangkan.

Baca juga : Kapolda Jambi Lantik Bintara Polri Gelombang II TA 2022

“Kami hanya pekerja dan melakukan pemasangan tiang dan jaringan kabel sesuai arahan dari bos kami, yang sedang kami kerjakan adalah jaringan milik Indosat yang di kelola TBG”, ungkap salah satu pekerja sekaligus mandor.

Selain keterangan dari pekerja, tim yang terdiri dari AWPI dan Perwakilan Satpol PP Lampung Timur juga mendapat keterangan yang didapatkan oleh tim yang di sampaikan perwakilan TBG, “Bahwa mereka melaksanakan pekerjaan tersebut berdasarkan petunjuk dan keterangan pihak TBG yang sudah berkoordinasi dan sudah memiliki kapasitas dan legalitas untuk melaksanakan kegiatan tersebut  atas dasar bahwa dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur telah memberikan rekomendasi dan izin”.

Ditambahkan Ketua AWPI, “Dari keterangan yang dihimpun tersebut, tim AWPI belum dapat menyimpulkan dan rincian dokumen yang sudah diterbitkan sebagai bentuk legalitas pelaksanaan pekerjaan tersebut, serta pihak-pihak mana atau dari unsur pemerintah daerah (OPD) yang mengeluarkan rekomendasi dan izin sebagai bentuk persetujuan pelaksanaan pekerjaan tersebut. Hal ini yang sedang kami telusuri dan terus soroti, ungkap Herizal, Ketua AWPI DPC Lampung Timur. (*Tim)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *