Lagi-lagi Terjadi, Komoditi Tak Layak Konsumi di Program BPNT Kecamatan Taraju

KAB. TASIKMALAYA, SINURBERITA.COM

Sebagian keluarga penerima manfaat di program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya harus menerima kenyataan pahit. Pasalnya, saat mereka menerima bantuan sembako melalui e-warung yang ditunjuk oleh BRI (24/11/22) setelah dibuka di rumah ternyata ada beberapa komoditi yang tidak layak konsumsi. Contohnya seperti, buah apel yang berbau busuk, wortel yang sudah berlendir dan mengeluarkan aroma tak sedap, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi.

Baca juga : Bupati Tutup Mata, Dinas PUPR Tutup Telinga Tanggapi Jalan Sungai Bahar

Beberapa Kepala Desa di Kecamatan Taraju saat dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian tersebut. Andriana, Kepala Desa Taraju mengatakan, “Di Desa Taraju ada 4 KPM yang mengadu terkait komoditi yang tidak layak konsumsi. Untuk itu mereka saya suruh untuk mengembalikan barang tersebut ke e-warung”, tegas Andriana.

Dilain pihak, Aep Saepudin, selaku Ketua DPK APDESI Taraju tidak mengetahui secara persis terkait adanya kejadian tersebut. Pihaknya baru mengetahui setelah ada warga yang mengadu ke pihak desa. Jadi silahkan hubungi e-waroeng saja, ucap Aep.

Baca juga : Recruitment Panwascam Bawaslu Kab. Tasikmalaya Tidak Profesional

Atas kejadian tersebut, para pemuda di wilayah Taraju yang diantaranya Karang Taruna Desa Singasari bereaksi dengan mengirim pesan WhatsApp (WA) yang isinya mengecam keras terhadap pemegang kebijakan agar ada teguran terhadap pengusaha sebagai pemasok komoditi di BPNT Taraju.

Baca juga : Sang Merah Putih Berkibar di Puncak Gunung Padang dan Sanggabuana

Salah seorang tokoh Taraju angkat bicara terkait hal tersebut. “Kejadian tidak layak konsumsi  di komoditi BPNT bukan saat ini saja terjadi. Ini sudah sering terjadi, bahkan sudah tersiar di beberapa media baik cetak maupun online. Tetapi, sepertinya pemerintah seolah tutup mata, dan pengusaha tetap melakukan pelanggaran seperti ini. Yang menjadi pertanyaan, keberadaan TKSK untuk warga atau untuk siapa? Lalu pihak korkab kemana fungsinyaa”, pungkas sang tokoh. (*Yos Muhyar)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *