LSM GPRI Sumut Desak APH Sidik Proyek PAMSIMAS Taput

Hydran tanpa SNI

TAPUT, SINURBERITA.COM

Pada pembangunan air minum dan sanitasi perdesaan yang dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat yang berada di Desa Hutapea Banuarea Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara yang disebut KKM Aek Sinabulan Natio. Pembangunan penyediaan air minum ini menghabiskan biaya Rp. 350.000.000 dengan rincian APBN Rp. 241.500.000, APBDes Rp.34.500.000, Swadaya masyarakat Rp.55.500.000, in cash (uang tunai) Rp. 13.500.000 dan pembangunan ini dilaksanakan oleh satuan pelaksana PAMSIMAS (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat).

Dalam pelaksanaan dilapangan yang diduga keras ada azas manfaat untuk meraup untung besar oleh oknum counsultan dalam hal pembelian alat inti yang disebut hydran. Pasalnya, hydran seharga Rp. 70 juta yang dibelanjakan oleh KKM Aek Sinabulan Natio atas usulan pihak counsultan tersebut diduga ilegal alias tidak ber-SNI (Standar Nasional Indonesia).

Akibatnya, banyak kendala yang terjadi dilapangan dan berdampak pada kekecewaan masyarakat sebagai konsumen, sebab pembangunan penyediaan air bersih yang anggaranya berasal dari ABPN 2021 ini dilaksanakan sejak bulan April hingga saat ini hydran tersebut tidak bisa berfungsi maksimal karena kwalitas yang tidak memuaskan.

Baca juga : https://sinurberita.com/bupati-samosir-dan-jhonni-allen-marbun-serahkan-buku-tabungan-bsps/

Fakta tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) 34/2018 tentang SNI atau standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan berlaku di wilayah Indonesia. Karena SNI akan membantu konsumen untuk memilih produk yang berkualitas Standar Nasional Indonesia juga membantu konsumen agar dapat menikmati barang yang sesuai  harga dan kualitasnya.

Kewajiban SNI juga  diatur dalam Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dimana dinyatakan barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau Persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

Tujuan aturan adalah untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan meningkatkan penggunaan SNI. Untuk melihat barang apakah sudah masuk dalam SNI adalah telah dibubuhi tanda SNI. Hal tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 57 ayat 5 Undang-Undang Perdagangan, menyatakan Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah.

Sanksi pidana memperdagangan barang tidak sesuai SNI adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Perdagangan yang menyatakan bahwa:

Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Baca juga : https://sinurberita.com/tersimpan-fosil-daun-ratusan-juta-tahun-di-air-terjun-ini/

Pengurus KKM Aek Sinabulan Natio juga menyayangkan akan keberadaan hydran karena hingga saat ini tidak bisa berfungsi dengan maksimal, sementara harganya selangit, ironisnya  pihak penjual hydran yang disebut-sebut bawahan dari counsultan juga tidak memberikan kwitansi pembelian dan harus memakai kwitansi KKM,hal ini menimbulkan kecurigiaan untuk menutupi kedok pihak penjual sebagai penyedia barang yang tidak jelas legalitasnya.

“Pada awalnya kami memintah agar memakai jetpump bukan hydran, tapi karena saran dari pihak counsultan lebih ideal memakai hydran, ya kami ikutin, dan kami harus membeli hydran tersebut sebesar Rp.70 juta, nyatanya hasil dari pemakaian Hydran benar-benar tidak sesuai harapan atau janji awal oleh counsultan, akibatnya semua masyarakat di sini selalu bertanya-tanya, kapan air bisa normal mengalir ke rumah-rumah, dan untuk mensiasati, kami belikan Semi Jet Pump untuk mendorong air agar bisa di salurkan ke setiap rumah, artinya hydran tersebut tidak bisa di fungsikan”, terang pengurus KKM.

Kalau pihak counsultan mengatakan bahwa pemakaian Hydran atas saran dari kami,itu bohong besar, Panjaitan sebagai counsultan yang menyarankan pakai hydran dan dia juga mencari penjual hydran, ironisnya lagi, kwitansi dari penjual tidak ada, yang di pakai kwitansi KKM, ternyata lebih parah lagi, hydran yang di jual tersebut tidak SNI.

Panjaitan selaku consultan PAMSIMAS juga mengakui bahwa hydran tersebut tidak berSNI dengan alasan karena bukan proyek tapi program pemerintah, dan juga mengakui bahwa kwitansi dari penjual barang tidak ada, yang dipakai sebagai bukti pembelian barang adalah kwitansi dari KKM Aek Sinabulan Natio.

“Ini kan bukan proyek tapi program, jadi tidak perlu SNI” jawabnya dengan enteng.

Ketika ditanya kenapa pihak penjual hydran tidak berani membuat kwitansi penjualan? Panjaitan tidak bisa menjawab.

Menanggapi akan desakan pihak KKM dan masyarakat agar hydran di cabut dan memasang jet Pump sesuai permintaan awal, Panjaitan menolak dengan alasan biaya tidak cukup, di desak soal berbandingan harga antara jet Pump dengan hydran, Panjaitan akhirnya bungkam.

Sementara itu, hasil pengamatan wartawan pada kondisi hydran tersebut karet yang digunakan dalam hydran adalah karet ban luar mobil yang dibulatin, dan hydran tidak memakai merk serta aksesoris nya tidak layak pakai.

Baca juga : https://sinurberita.com/bobby-nasution-jadikan-medan-sebagai-daerah-tujuan-medical-tourism/

Kepala Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara, Manoras Taraja ketika diminta tanggapannya soal tidak berSNI nya Hydran yang notabene biaya pembelian pakai uang negara beliau berjanji akan segerah melakukan pengecekan.

“Akan kami cek”, jawab Manoras Taraja.

Jhon Girsang Ketua LSM GPRI DPD Sumut

Ditempat terpisah, Jhon Girsang Ketua LSM GPRI DPD Sumut kepada wartawan menyampaikan, “Kami meminta agar aparat penegak hukum (APH) seperti kepolisian, kejaksaan untuk segera melakukan penyelidikan atas informasi ini. Sudah sepatutnya APH di Kabupaten Tapanuli Utara aktif mendengar informasi atau laporan dari masyarakat”, tegasnya. (*red)

Mungkin Anda juga menyukai

5 Respon

  1. Juni 13, 2022

    […] LSM GPRI Sumut Desak APH Sidik Proyek PAMSIMAS Taput […]

  2. Juni 15, 2022

    […] 1 […]

  3. Juni 28, 2022

    […] Baca juga : LSM GPRI Sumut Desak APH Sidik Proyek PAMSIMAS Taput […]

  4. Juni 30, 2022

    […] Baca juga : LSM GPRI Sumut Desak APH Sidik Proyek PAMSIMAS Taput […]

  5. Juli 29, 2022

    […] Baca juga : LSM GPRI Sumut Desak APH Sidik Proyek PAMSIMAS Taput […]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.