PDIP Walk Out, Kejati Sumut Diminta Periksa LPJ Bupati Samosir TA 2021

SAMOSIR, SINURBERITA.COM

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Samosir menolak laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Samosir Vandiko T. Gultom terkait pelaksanaan APBD TA. 2021 pada Rapat Paripurna DPRD Samosir dalam rangka pembahasan dan persetujuan bersama atas Ranperda Kabupaten Samosir.

Dalam rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Samosir Sorta E. Siahaan didampingi Wakil Ketua dan dihadiri Bupati Samosir Vandiko T. Gultom dan Kepala OPD. Rapat Paripurna yang dijadwalkan Sabtu (23/7) sekitar pukul 10.00 WIB, molor sampai pukul 21.00 WIB dan berakhir Minggu (24/7) sekitar pukul 03.30 WIB, di Ruang rapat paripurna, Gedung DPRD Samosir.

Maringan Naibaho juru bicara Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) menyampaikan pemandangan umum dan beberapa catatan Fraksi atas laporan pertanggungjawaban Bupati Samosir tentang pelaksanaan APBD 2021. Adapun beberapa hal yang disampaikan yakni ;

Fraksi PDI Perjuangan mendapat informasi bahwa pada tanggal 11 Januari 2022 Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara Eydu Oktain Panjaitan menemui Bupati Samosir Vandiko T. Gultom di Restaurant Sekapur Sirih Kelurahan Tuktuk Siadong Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir. Dimana pertemuan tersebut disaat berlangsungnya audit/pemeriksaan terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2021. Ketua BPK RI Perwakilan Sumut bertemu empat mata dengan Bupati Samosir.

“Maka kami meminta penjelasan kepada saudara Bupati tentang isi pertemuan tersebut, Karena pertemuan seperti ini tidak wajar disaat proses audit/pemeriksaan sedang berjalan,” bebernya.

Baca juga : Rakor Bidang Pidmil Kejati Sumut Bahas Penanganan Perkara Koneksitas

Dalam rapat tersebut, juga diputar rekamanan suara yang diduga Josmar Naibaho meminta rekanan untuk segera membayar tuntutan ganti rugi (TGR) atas pelaksanaan kegiatan TA 2021 sesuai dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kami juga meminta penjelasan Bupati terkait rekaman salah seorang tim sukses Bupati/Wakil Bupati saat Pilkada 2020 yang diduga Josmar Naibaho berbicara lewat telepon selular dengan salah seorang kontraktor atas nama Dongan Sidauruk dalam isi pembicaraan terkait negosiasi dengan temuan BPK, kami perdengarkan isi rekaman tersebut dalam sidang ini sehingga kami sangat meragukan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK,” sebutnya.

Baca juga : LSM GPRI Sumut Desak APH Sidik Proyek PAMSIMAS Taput

“Terkait kebijakan Bupati Samosir, seperti program proyek Long Beach dan Sirtunisasi yang sudah banyak memberikan dampak negatif terhadap kerusakan lingkungan secara nyata. Apalagi, program Long Beach dan Sirtunisasi ini tidak masuk dalam RKPD dan APBD Samosir, tetapi sudah menghabiskan anggaran yang cukup besar. Kebijakan ini tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Maka dengan ini, kami dari fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Bupati agar menghentikan seluruh program kegiatan Long Beach dan Sirtunisasi. Oleh karena itu, kami juga meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut serta melakukan penyelidikan/penyidikan terhadap seluruh kegiatan tersebut”, ungkap Maringan Naibaho dalam rapat tersebut.

Baca juga : Pengadaan Obat Multivitamin TA 2021 Diduga Dikorupsi Dinas Kesehatan Deli Serdang

Ditambahkannya, “Dari hasil temuan kami, yaitu Proyek Pembangunan Jalan di Bukit Parsinaran dengan nilai kontrak Rp. 6.129.000.000, dimana ruas tersebut tidak sesuai dengan rencana awal. Dimana perencanaan awal dimulai dari Simpang Jalan Nasional Pangasean menuju Pondok Remaja Lagundi (destinasi wisata) dan tembus ke Jalan Kabupaten di Desa Sitamiang. Seluruh ruas jalan tersebut berada di atas tanah milik negara/pemerintah daerah. Kemudian, oleh Pemerintah Daerah Samosir dialihkan ke jalur lain yaitu dari Simpang Jalan Nasional Pangasean Desa Huta Hotang langsung ke Jalan Kabupaten di Desa Sitamiang yang sarat dengan kepentingan pribadi karena tersebut tembus ke salah satu rumah doa milik Bupati”, ujarnya.

Dijelaskannya, “Dari hasil temuan BPK terhadap proyek ini, bahwa negara dirugikan sebesar Rp. 425 juta lebih, karena jalan ini sebagian besar sudah rusak dan tidak berfungsi karena tidak nyambung secara utuh. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat belum bersedia membebaskan lahannya. Oleh karena itu, kami dari Fraksi PDI Perjuangan juga meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas masalah ini,” ungkapnya.

Baca juga : AMPLAS CENTER DIDUGA JADI SARANG PERJUDIAN

“Dari seluruh masalah yang kami uraikan diatas, dimana secara nyata Bupati Samosir melanggar serta tidak mematuhi aturan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Maka, kami dari Fraksi PDI Perjuangan akan mengajukan HAK INTERPELASI kepada Bupati Samosir”.

Melihat uraian pokok-pokok pikiran diatas, kami Fraksi PDI Perjuangan menolak Ranperda pertanggungjawaban APBD TA 2021 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Samosir.

Setelah membacakan pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan, Juru Bicara menyerahkan pemandangan umum fraksi kepada Ketua DPRD Samosir. Dan pada saat akan mengambil keputusan bersama melalui voting terbuka, 8 Anggota DPRD Samosir dari Fraksi PDIP memilih Walk Out.

Baca juga : “Merayu Alam Karena Kecantikan Karang Hawu”

Menanggapi hal tersebut, aktivis yang juga tokoh pemuda asal Samosir Ery P. Simanihuruk, SH mengatakan, “Keputusan menolak atau Walk Out (WO) Fraksi PDI Perjuangan DPRD Samosir pada Rapat Paripurna terkait APBD TA 2021 merupakan pintu masuk bagi Aparat Penegak Hukum (APH). Maka dari itu, kami mendesak kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (KEJATISU) untuk melakukan penyelidikan/penyidikan dari informasi-informasi yang sudah ada. Penolakan Fraksi PDI Perjuangan bukan tidak berdasar, bahwa ada sesuatu dibalik itu semua. Begitu juga dengan gerakan/demo warga Samosir yang meminta Bupati Samosir untuk mundur dari jabatannya. Untuk itu, dengan tegas kami meminta agar Kejati Sumut menjemput bola, jangan menunggu bola,” tegas Ery kepada sinurberita.com. (*red)

Mungkin Anda juga menyukai

24 Respon

  1. Juli 29, 2022

    […] Baca juga : PDIP Walk Out, Kejati Sumut Diminta Periksa LPJ Bupati Samosir TA 2021 […]

  2. Juli 29, 2022

    […] Baca juga : PDIP Walk Out, Kejati Sumut Diminta Periksa LPJ Bupati Samosir TA 2021 […]

  3. Juli 31, 2022

    […] Baca juga : PDIP Walk Out, Kejati Sumut Diminta Periksa LPJ Bupati Samosir TA 2021 […]

  4. Juli 31, 2022

    […] Baca juga : PDIP Walk Out, Kejati Sumut Diminta Periksa LPJ Bupati Samosir TA 2021 […]

  5. Agustus 1, 2022

    […] Baca juga : PDIP Walk Out, Kejati Sumut Diminta Periksa LPJ Bupati Samosir TA 2021 […]

  6. Agustus 1, 2022

    […] Baca juga : PDIP Walk Out, Kejati Sumut Diminta Periksa LPJ Bupati Samosir TA 2021 […]

  7. Agustus 1, 2022

    […] Baca juga : PDIP Walk Out, Kejati Sumut Diminta Periksa LPJ Bupati Samosir TA 2021 […]

  8. Agustus 2, 2022

    […] Baca juga : PDIP Walk Out, Kejati Sumut Diminta Periksa LPJ Bupati Samosir TA 2021 […]

  9. Agustus 2, 2022

    […] Baca juga : PDIP Walk Out, Kejati Sumut Diminta Periksa LPJ Bupati Samosir TA 2021 […]

  10. Agustus 2, 2022

    […] Baca juga : PDIP Walk Out, Kejati Sumut Diminta Periksa LPJ Bupati Samosir TA 2021 […]

  11. Agustus 2, 2022

    […] Baca juga : PDIP Walk Out, Kejati Sumut Diminta Periksa LPJ Bupati Samosir TA 2021 […]

  12. Agustus 3, 2022

    […] Baca juga : PDIP Walk Out, Kejati Sumut Diminta Periksa LPJ Bupati Samosir TA 2021 […]

  13. Agustus 3, 2022

    […] Baca juga : PDIP Walk Out, Kejati Sumut Diminta Periksa LPJ Bupati Samosir TA 2021 […]

  14. Agustus 3, 2022

    […] Baca juga : PDIP Walk Out, Kejati Sumut Diminta Periksa LPJ Bupati Samosir TA 2021 […]

  15. Agustus 3, 2022

    […] Baca juga : PDIP Walk Out, Kejati Sumut Diminta Periksa LPJ Bupati Samosir TA 2021 […]

  16. Agustus 4, 2022

    […] Baca juga : PDIP Walk Out, Kejati Sumut Diminta Periksa LPJ Bupati Samosir TA 2021 […]

  17. Agustus 4, 2022

    […] Baca juga : PDIP Walk Out, Kejati Sumut Diminta Periksa LPJ Bupati Samosir TA 2021 […]

  18. Agustus 5, 2022

    […] Baca juga : PDIP Walk Out, Kejati Sumut Diminta Periksa LPJ Bupati Samosir TA 2021 […]

  19. Agustus 6, 2022

    […] Baca juga : PDIP Walk Out, Kejati Sumut Diminta Periksa LPJ Bupati Samosir TA 2021 […]

  20. Agustus 8, 2022

    […] Baca juga : PDIP Walk Out, Kejati Sumut Diminta Periksa LPJ Bupati Samosir TA 2021 […]

  21. Agustus 8, 2022

    […] Baca juga : PDIP Walk Out, Kejati Sumut Diminta Periksa LPJ Bupati Samosir TA 2021 […]

  22. Agustus 9, 2022

    […] Baca juga : PDIP Walk Out, Kejati Sumut Diminta Periksa LPJ Bupati Samosir TA 2021 […]

  23. Agustus 9, 2022

    […] Baca juga : PDIP Walk Out, Kejati Sumut Diminta Periksa LPJ Bupati Samosir TA 2021 […]

  24. Agustus 12, 2022

    […] Baca juga : PDIP Walk Out, Kejati Sumut Diminta Periksa LPJ Bupati Samosir TA 2021 […]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.