Pengadaan Obat Multivitamin TA 2021 Diduga Dikorupsi Dinas Kesehatan Deli Serdang

DELI SERDANG, SINURBERITA.COM

Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menjadi sorotan dan perbincangan hangat di publik terkait dugaan korupsi Pengadaan Obat Multivitamin Tahun 2021 di Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang dengan pagu anggaran Rp 1.800.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.435.500.000.

Dugaan tersebut diperkuat saat wartawan mengkonfirmasi ke Kepala Farmasi Kabupaten Deli Serdang, Hepni Sembiring. Namun sangat disayangkan, beliau bukannya menjawab, tapi malah memblokir nomor wartawan tersebut.

Baca juga : Valentine Cafe Diduga Sarang Prostitusi

Terkait hal tersebut diatas, ketua tim Jurnalis Deli Serdang (JDS), Bang CS mengatakan, “Kalau memang kegiatan tersebut tidak bermasalah, seharusnya Kepala Farmasi Kab. Deli Serdang  memberikan keterangan kepada wartawan bukannya memblokir nomor wartawan tersebut,” katanya dengan tegas.

Sebelumnya juga Kejaksaan Negeri Kabupaten Deli Serdang telah melakukan penggeledahan di Dinas Kabupaten Deli Serdang beberapa waktu yang lalu.

Saat dikonfirmasi terkait penggeledahan tersebut Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam melalui Kasi Intel Syahron Hasibuan, beliau mengatakan, “Masih dalam proses bang, kita masih menghitung kerugian negaranya bang,” katanya saat dikonfirmasi oleh wartawan. 

Baca juga : LSM GPRI Sumut Desak APH Sidik Proyek PAMSIMAS Taput

Menurut Sekjen Topan-RI pak Payung mengatakan, selain dugaan tersebut, disinyalir kegiatan tersebut juga mengurangi pendapatan daerah dari PPn + PPh pemenang tender. Berdasarkan data dan informasi pemenang tender tersebut dari luar daerah Kabupaten Deli Serdang yaitu PT Rajawali Nusindo yang beralamat dijalan Ruko Accelance Blok A no 2-3 Batam Center Kepulauan Riau.

Kepala Bidang Dinas Kabupaten Deli Serdang, Dr. Rita Tarigan, saat dikonfirmasi melalui seluler terkait dugaan pengadaan obat tersebut oleh wartawan, beliau tidak menjawab, dan bahkan memblokir nomor wartawan tersebut. Demikian juga dengan kepala Dinas Kesehatan Dr Ade juga belum memberikan jawaban sampai berita ini diterbitkan. (*NP)