Pimpinan Dewan dan Komisi DPRD Purwakarta Terima Audiensi Pengurus APDESI

PURWAKARTA, SINURBERITA.COM

Pimpinan Dewan dan Pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (27/7) bertempat di aula rapat Gabungan Komisi (Gabkom) lantai 2 gedung DPRD di Jl. Ir. H. Juanda No.11 Ciganea, Jatiluhur menerima kedatangan pengurus Apdesi DPC Kab. Purwakarta yang dipimpin ketuanya, Tatang Taryana.

Pimpinan DPRD yang menerima audience pengurus Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Purwakarta terdiri dari Ketua DPRD, H. Ahmad Sanusi, SM (Golkar)., Wakil Ketua Sri Puji Utami (Gerindra) dan Wakil Ketua DPRD Hj. Neng Supartini, S.Ag (PKB). Sedangkan pimpinan Komisi yang hadir adalah Ketua Komisi I, Hj. Nina Heltina (Gerindra) didampingi wakil Ketua Komisi I, Ceceng Abdul Qodir, S.Pd.I (PKB) dan anggota Komisi I lainnya Maman Abdurahman (Golkar).

Sedangkan Komisi III yang hadir diantaranya Ketua Komisi III, Hidayat, S.Th.I (PKB), Wakil Ketua Komisi III Asep Abduloh (Berkarya) dan dari Komisi II, H. Amas Mastur. Pejabat dari Pemkab Purwakarta antara lain, Pj. Sekda H. Norman Nugraha, Kepala DPMD Jaya Pranolo dan Kepala BKAD, Nurcahya.

Adapun kedatangan para pengurus Apdesi ke DPRD Purwakarta terkait menyampaikan 4 Fungsi Pemerintah Desa yaitu; 1. Pelaksanaan Pemerintahan Desa, 2. Pembangunan Desa, 3. Pembinaan Desa, serta 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

Pj. Sekda H. Norman Nugraha setelah mendapat masukan dari para anggota DPRD dan pengurus Apdesi menjelaskan, “Sebagaimana disampaikan oleh pimpinan dewan dan anggota juga dari pengurus apdesi memang selama 2 tahun kebelakang kondisi pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang biasanya hanya perubahan dilakukan 2 kali yaitu APBD murni dan APBD perubahan,”ungkap Norman.

Tapi, menurut Norman, pada situasi pandemi hampir sembilan kali dilakukan perubahan APBD karena ada intervensi pemerintah pusat dalam rangka penanganan covid-19. “Untuk tahun 2022 sebagai titik awal melakukan pembangunan kembali diseluruh wilayah Purwakarta. Fokus pembangunan memang masih untuk penangan covid, dengan kondisi itu tentu berdampak pada pembangunan di desa-desa,”jelas Pj. Sekda Norman Nugraha.

Norman menyampaikan, selama empat tahun ini Pemda Purwakarta tidak mengalokasikan Bankeu yang sifatnya khusus. “Tapi kami akan melakukan percepatan pembangunan di 2022 dan 2023 ini. Kemudian yang kaitan dengan DBHP (Dana Bagi Hasil Pajak) perlu saya klarifikasi berkaitan dengan hutang sebagaimana disampaikan oleh ibu wakil sebesar Rp. 50 miliar, tapi menurut hitungan saya hanya tersisa Rp. 19,8 miliar yang belum terbayarkan tahun 2016,”kata Norman.

“Tapi semangat kami untuk melakukan pembayaran akan kami lakukan dan mudah-mudahan target ini akan selesai pada tahun anggaran 2023 yang akan datang. Dan untuk DBHP tahun 2022 ini mudah-mudahan sudah bisa terbayarkan pada bulan Agustus 2022 dan mengenai peruntukannya diatur oleh peraturan Kepala Daerah,”janji Pj. Sekda Purwakarta, Norman Nugraha. (*J2r/HMS)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.