Tim Hotman Paris 911 Sambangi Polres Lamtim Terkait Laporan Kekerasan Seksual terhadap Anak

LAMPUNG TIMUR, SINURBERITA.COM

Maraknya pemberitaan di media massa mengenai kekerasan seksual terhadap anak cukup membuat masyarakat Lampung Timur terkejut. Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena gunung es, sehingga mengundang perhatian publik. Tidak hanya menjadi perbincangan di masyarakat Lampung, Tim Kuasa Hukum Hotman Paris 911 turun menyambangi Mapolres Lampung Timur. (15/12/22).

Tim Kuasa Hukum Hotman Paris tersebut merupakan salah satu tim yang dikuasakan penuh untuk menindaklanjuti dugaan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Tim kuasa tersebut yang beralamat di Bandar Lampung, tergabung di Konsultan Hukum pada kantor Hukum Puri and Partner yang di ketuai oleh Putri Maya Rumanti, SH., MH beserta Partner Wahyu Widiyatmoko, SH. Indri Wahyandarai, SH., MH, Irwan Perlindungan, SH. Zahra Wahyu Amalia, SH. Riyan Ismawan, SH. dan Andri Afrizal, SH selaku penerima kuasa.

Baca juga : Bupati Tutup Mata, Dinas PUPR Tutup Telinga Tanggapi Jalan Sungai Bahar

Kedatangan Tim Kuasa Hukum 911 bertujuan untuk koordinasi dengan jajaran pimpinan dan penyidik Polres Lampung Timur demi memperoleh keterangan serta tindak lanjut laporan keluarga dari salah satu korban kekerasan dan pelecehan seksual dengan korban FN (14) kepada Polres Lampung Timur pada tanggal 01 November 2022.

Menurut keterangan yang disampaikan pada Unit PPA Polres Lampung yang dituangkan dalam sebuah laporan resmi oleh salah satu keluarga korban pada tanggal 01 November bulan lalu, bahwa terlapor diduga pelakunya merupakan kerabat dekat korban yakni YS (50).

Kunjungan Tim Kuasa Hukum 911 yang didampingi oleh salah satu pengacara muda Lampung Timur yang berbakat, Andri Aprizal, SH diterima langsung oleh KBO Reskrim dan Kanit Unit PPA Polres Lampung Timur di ruangan kerjanya.

Baca juga : Ibu Kota Nusantara, Sejarah dan Peradaban Baru Indonesia

Tim kuasa hukum Hotman Paris (911) mendapatkan klarifikasi serta informasi dari pihak Polres Lampung Timur, bahwa terlapor YS (50) sudah ditingkatkan statusnya menjadi tersangka pada 12 Desember 2022, akan tetapi menurut pihak Polres Lampung Timur dengan status penetapan tersangka tersebut pihaknya belum bisa menahan tersangka, pihaknya menyatakan akan berupaya untuk melakukan pejemputan secara Paksa alias penangkapan pada tersangka ketika pihaknya telah mengetahui keberadaan tersangka YS.

Berdasarkan keterangan dari Ketua Tim Kuasa Hukum 911, Putri Maya Rumanti, SH., MH yang biasa disapa Putri, bahwa sebelum penetapan tersangka terhadap YS (50), beredar kabar tersangka sudah lama meninggal kediamannya yang beralamat di Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur. Harapan Tim Kuasa Hukum 911 usai menemui KBO Reskrim dan Kanit Unit PPA Polres Lampung Timur, agar pihak Polres Lampung Timur secepatnya melakukan penangkapan terhadap tersangka agar dalam penanganan kasus ini sesegera mungkin terselesaikan.

Baca juga : Ada Kejanggalan, Fraksi PDIP DPRD Samosir Tolak Ranperda APBD 2023

“Jangan sampai terlalu banyak kendala dalam penanganannya, sehingga pihak kami mengkhawatirkan tersangka lebih jauh menyembunyikan diri, sehingga pihak Polres Lampung Timur akan mengalami banyak kesulitan dalam menggungkap dugaan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, selanjutnya dalam penegakan hukum akan terhambat, serta korban kekerasan tidak memiliki kepastian hukum dan dampak dari perbuatan tersebut secara psikis  serta trauma yang mendalam dan berkepanjangan”, ungkap Putri.

Selain mendapatkan respon serta empati dari pihak Kuasa Hukum Hotman Paris (911), hal tersebut juga mendapat sorotan dari Ketua DPC AWPI (Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia) Lampung Timur yang ikut serta berkoordinasi dengan Tim Kuasa Hukum 911  dengan jajaran di Mapolres Lampung Timur. (15/12/22).

Selain berdiskusi dengan penerima kuasa dari Hotman Paris Tim 911, Ketua DPC AWPI Herizal juga mengulas tentang progres dan tindakan atas laporan pihak keluarga korban kepada Polres Lampung Timur. Herizal juga menyoroti kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang  sering terjadi. Menurut Herizal, salah satu penyebabnya adalah kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual enggan untuk melapor dan atau telah memberikan laporan kepada pihak berwajib atau APH (Aparat Penegak Hukum), akan tetapi kurang tertangani dengan baik dalam penegakan hukumnya.

Baca juga : ICW Minta Polres Pakpak Bharat Usut Tuntas Dugaan Korupsi Mesin Pengering Jagung

“Karena itu, anak yang mengalami kekerasan seksual akan berdampak panjang pada kehidupannya. Disamping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga dewasa jika tidak ditangani secara tepat. Dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, meliputi pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (betrayal), trauma secara seksual (traumatic sexualization), merasa tidak  berdaya (powerlessness) dan stigma (stigmatization). Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam”, tandas Herizal kepada sinurberita.com.

Ditambahkannya, “Bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penanganan dan penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terkait, seperti keluarga, masyarakat maupun negara”, tegas Herizal.

Oleh karena itu, didalam memberikan perlindungan terhadap anak perlu adanya pendekatan sistem, yang meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga,sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat.

Baca juga : Sang Merah Putih Berkibar di Puncak Gunung Padang dan Sanggabuana

“Kekerasan seksual terhadap anak ini dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian semua pihak untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak secara cepat. Penanganan cepat terhadap korban kekerasan seksual, dianggap ampuh untuk meminimalisir terjadinya reviktimisasi (menjadi korban kedua kalinya) dan potensi ancaman oleh pelaku,” ungkap Ketua AWPI DPC Lampung Timur.

Selain itu, Herizal juga menyampaikan, bahwa pihak yang telah menyediakan sejumlah layanan perlindungan seperti yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah  LPSK. Bentuk layanan tersebut, lanjut ketua, berupa perlindungan fisik (pengamanan, pengawalan dan penempatan di rumah aman), pemulihan medis psikologis, dan pendampingan terhadap korban dalam proses hukum.

“Mengingat Pelayanan yang diberikan tersebut adalah secara cuma-cuma alias gratis, karena semua ditanggung atau dibiayai oleh APBN, sehingga diharapkan korban dan aparat penegak hukum di daerah dapat memanfaatkannya semaksimal mungkin,” ungkap Ketua AWPI DPC Lampung.

Baca juga : Rapat Koordinasi Karhutla Samosir dan Urgensi Penataan Simpang Gonting

Kendati LPSK masih berada di tingkat pusat (Jakarta), Ketua AWPI DPC Lampung berharap akan ada edukasi melalui kegiatan sosialisasi agar tercipta sinergitas antara LPSK dengan aparat penegak hukum di daerah dan aparat pemerintah lainnya seperti P2TP2A di Kabupaten atau Propinsi. “Program one stop service untuk korban kekerasan seksual anak perlu digagas, untuk memudahkan akses keadilan dan jaminan perlindungan terhadap anak, korban kekerasan seksual terutama di daerah,” pungkas Herizal. (*Rahmat)

Mungkin Anda juga menyukai

1 Respon

  1. Desember 16, 2022

    […] Baca juga : Tim Hotman Paris 911 Sambangi Polres Lamtim Terkait Laporan Kekerasan Seksual terhadap A… […]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *