Tolak Jalan Berbayar, Ojol Ancam Geruduk Kemenhub

Foto dok

JAKARTA, SINURBERITA.COM

Asosiasi ojek online (OJOL) Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia menolak wacana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik di 25 ruas jalan pada 2023. Pasalnya, ERP ini tidak hanya dibebankan pada pengguna roda empat atau mobil, namun juga roda dua atau sepeda motor termasuk ojek online (ojol).

Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono kepada wartawan mengatakan, “Kami sebagai asosiasi ojek daring Garda menolak, apabila ojol daring dikenakan biaya apabila melintas di ruas jalan berbayar,” tegasnya, Kamis (19/1/2023).

Baca juga : Dinilai Meresahkan, Mensos Keluarkan Surat Edaran Larangan Ngemis di TikTok

Igun Wicaksono mengatakan, ojek online sudah menjadi alat transportasi masyarakat luas, termasuk di DKI Jakarta. “Walaupun kendaraannya belum berplat kuning, tapi sudah menjadi alat transportasi umum bagi masyarakat dan pengiriman barang,” terangnya.

Ditambahkannya, “Kami khawatir apabila ERP juga diterapkan pada Ojol maka akan terjadi efek domino yang akan menimbulkan polemik. Pastinya teman-teman ojol akan meminta revisi tarif, dampaknya terjadi efek domino, jika dinaikkan tapi daerah tidak (naik) tidak akan menimbulkan polemik,” katanya.

Baca juga : Rapat Koordinasi Karhutla Samosir dan Urgensi Penataan Simpang Gonting

Igun berharap, pihaknya nanti bisa terlibat saat dilakukan pembahasan raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) soal jalan berbayar atau ERP. “Jika nanti diterapkan dan ojol tetap dikenakan biaya maka kami akan ke Kementerian Perhubungan untuk merevisi aturan ERP,” imbuhnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan pihaknya mengusulkan sepeda motor termasuk kendaraan yang dikenakan biaya jika menggunakan ruas jalan yang berbayar.

“Dalam usulan kami termasuk di dalamnya (sepeda motor),ini sesuai regulasi (pengecualian) sesuai Undang- undang adalah plat kuning,” ujar Syafrin di DPRD DKI Jakarta, Senin (16/1/2023). (*red/idn)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *