KOTA PONTIANAK, SINURBERITA.COM
Mengukur kinerja Pj. Walikota Pontianak selama menjadi Walikota sementara di Pemerintahan Kota Pontianak ternyata tidak mengurangi program kerja pemerintahan termasuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Maka siapapun yang menjadi Walikota Pontianak, tidak berpengaruh terhadap program kerja pemerintahan dan juga tidak mengurangi program kegiatan sosial di Pontianak saat ini.
Suryadi selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa, “Terkait dengan siapapun yang akan menjadi Walikota, nantinya tidak terlalu berpengaruh pada kepentingan masyarakat. Secara Komunal justru akan dikhawatirkan oleh Suryadi, Walikota hasil dari Pilkada akan cenderung Korupsi alias akan seenaknya menggunakan uang Negara untuk kepentingannya dan kepentingan kelompok-kelompok yang merupakan tim suksesnya”, ujar Suryadi.
Baca juga: Divonis Melanggar Kode Etik, Advokat Mirwansyah Diberhentikan Secara Tetap
“Salah satu contoh nyata saat ini, Pj. Walikota Pontianak sudah berhasil memimpin pemerintahan Kota Pontianak dengan mengoptimalkan penggunaan Anggaran Daerahnya untuk kepentingan yang bermanfaat bagi masyarakat kota Pontianak. Terlihat nyata saat ini sampai kegiatan JEPIN secara masalpun dapat dilakukannya dan masyarakat juga mendukung programnya, sehingga terjadinya kesinambungan program pemerintah kota dengan Interest masyarakat Kota Pontianak”, kata Suryadi lagi.
Script Lembaga TINDAK
Yayat Darmawi, SE., SH., MH Koordinator Lembaga Tim Investigasi dan Analisis Korupsi (TINDAK) sangat apresiasi dengan Pj. Walikota Pontianak yang telah berhasil menjadikan Jepin Masal sebagai Budaya Pontianak. Menurut Yayat, bahwa produktifnya penggunaan Anggaran Daerah secara terarah disaat pemerintahan kota dipimpin oleh Pj. Walikota Pontianak karena tidak adanya dimensi maupun intervensi kepentingan atau Interest dari pihak pihak atau kelompok kelompok tertentu terhadap Pj. Walikota Pontianak, sehingga sangat kecil sekali potensi-potensi Korupsi disetiap Penggunaan Anggaran terutama di Dinas PU, Dinas Pendidikan dan Dinas Perkim Kota Pontianak”, kata Yayat.
“Potensi Korupsi justru terbuka lebar ketika Walikota Pontianak terpilih menggunakan pemilihan karena akan menimbulkan kelompok-kelompok yang menjadi pendukung ataupun tim suksesnya. Saat Pj. Walikota Pontianak menggunakan APBD dan APBD Perubahannya untuk kepentingan pembangunan Kota Pontianak aman-aman saja kok”, sebut Yayat.
Ditambahkannya, “Tapi nanti kita lihat pasca pilkada pasti akan banyak terdengar teriakan dimana-mana korupsi. Maka berangkat dari permasalahan korupsi yang mesti di bumi hanguskan adalah mustahil karena apa, yaitu dikarenakan bahwa Walikota Hasil Pilkada akan membentuk komitmen-komitmen dan kontraktual politik yang sudah terbangun disaat para interest menjadi kelompok pendukung atau tim suksesnya”, ungkap Yayat. (*Jaiyadi)
- DPAD Kota Tengerang Sasar Dunia Pendidikan dalam Program ‘DURIAN’
- Kampanye di Lubuk Kelik, Pasangan MAPAN Prioritaskan Pendidikan dan Infrastruktur
- Tahapan SKB CPNS 2024 Dimulai, Kakanwil Kemenkumham Riau Pantau Langsung Hari Pertama
- Taruna Akademi Militer Pererat Kemanunggalan TNI dan Rakyat
- Ditlantas Polda Riau Himbau Pengendara Sukseskan Pilkada Serentak 2024
