SINURBERITA.COM | JAKARTA –
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata sangat menyayangkan atas apa yang terjadi pada Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa yang diduga korupsi sehingga terjaring operasi tangkap tangan (OTT).
Alex Marwata mengatakan, Pj kepala daerah tidak perlu mengeluarkan modal untuk menduduki jabatan itu sebagaimana para kepala daerah definitif yang harus merogoh ongkos politik.
“Saya masih ingat ketika beberapa bulan yang lalu. Kami memberikan pendidikan anti korupsi terhadap para Pj, para penjabat-penjabat kepala daerah, saya bilang begini, ‘bapak-bapak menjadi penjabat kepala daerah itu kan enggak perlu modal kan?,” kata Alex kepada wartawan, Selasa (3/12/2024).
“Beda dengan kepala daerah, kan butuh modal lewat pilkada, kampanye dan lain sebagainya,” tambahnya.
Baca juga : Penyertaan Modal PDAM Tirta Siak Tahun 2023 Berpotensi Rugikan Keuangan Negara
Mereka juga tidak terbebani harus mencari uang untuk mengganti ongkos politik. Namun, pada kenyataannya tidak demikian. Menurut Alex, beberapa Pj kepala daerah sudah tersandung kasus korupsi dan ditangani KPK.
“Kami berharap betul para Pj, itu juga bertanggung jawab dan bisa bekerja tentunya dengan lebih baik dong, tidak berpikiran aneh-aneh untuk mengembalikan modal dan membayar atau memperkarakan siapa pun seperti itu. Tapi ternyata faktanya kan enggak,” tutur Alex.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Johanis Tanak mengkonfirmasi tim penyelidik dan penyidik KPK melakukan OTT di Pekanbaru kemarin, Senin (2/12/2024).
Tanak mengatakan, salah satu pejabat yang ditangkap adalah Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa. OTT itu diduga menyangkut penggunaan kas daerah dengan tidak sah. Setelah uang diambil, pelaku membuat dokumen pengeluaran fiktif. (*red/J2R)
Sumber : Kompas
