KUBU RAYA, SINURBERITA.COM
Pada hari Rabu 23 Oktober 2024 bertempat di Hotel Qubu Resort Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat 3 Kandidat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang pertama dalam pemilihan gubernur pada pukul 19.00 WIB, dengan tema “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Sumber Daya Manusia yang Unggul, dan Menciptakan Inovasi untuk Kemajuan Daerah.
Adapun di dalam debat kandidat ini menjadi ajang para calon gubernur untuk memaparkan visi dan solusi terkait permasalahan yang dihadapi masyarakat Kalbar, dimana pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1, Sutarmidji dan Didi Haryono, menyampaikan optimisme mereka dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kalimantan Barat.
Didi Haryono menjelaskan terkait produktivitas petani di Kalbar terus yang mana menurutnya itu menunjukkan peningkatan yang signifikan, yang menjadi modal penting untuk menjamin keberhasilan program ketahanan pangan. “Sekarang petani kita sudah mampu memproduksi 6 ton per hektare. Ini adalah hasil dari intensifikasi pertanian yang kita dorong melalui teknologi,” jelas Didi Haryono dalam debat tersebut.
Ia menegaskan komitmennya bersama Sutarmidji untuk terus memberikan pendampingan kepada para petani. Ia berjanji bahwa kedepan, program pertanian yang berbasis teknologi akan lebih diperkuat, termasuk dengan menambah bantuan alat mesin pertanian (alsintan) yang lebih canggih dan efisien. Dengan pendampingan yang tepat, kita yakin produksi pertanian Kalbar akan terus meningkat, sehingga ketahanan pangan bisa tercapai,” tambahnya.
Selain itu Paslon nomor urut 1, Sutarmidji – Didi dalam debat tersebut, menyoroti permasalahan yang sering terjadi terkait BPJS di Kalimantan Barat. Sutarmidji mengungkapkan bahwa saat dirinya berkeliling di berbagai daerah di Kalbar, ia sering menemukan ketidaksesuaian dalam pendataan BPJS, baik dari segi nama maupun alamat penerima manfaat, Sebagai contoh, Pemda sudah mengusulkan si A, B, C dengan alamat yang jelas untuk mendapatkan BPJS karena mereka tergolong tidak mampu. Namun, ketika kartunya keluar, namanya betul tetapi alamatnya salah, atau sebaliknya, namanya salah tetapi alamatnya betul. Ini masalah yang sering terjadi di masyarakat,” jelas Sutarmidji.
Menurut Sutarmidji, permasalahan itu menerangkan untuk menyelesaikan masalah ini dan menurutnya diperlukan pendataan ulang yang lebih akurat dan penggunaan aplikasi terintegrasi. Dengan demikian, setiap penerima manfaat BPJS dapat terverifikasi dengan tepat tanpa perlu pembaruan kartu setiap tahun, Menurutnya selama status ekonomi mereka masih tidak mampu, (iuran BPJS) premi mereka akan tetap ditanggung oleh pemerintah,” tambahnya.
Menurutnya solusi inovatif ini sejalan dengan tema debat yang menekankan pentingnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya manusia dan inovasi daerah. Sutarmidji juga menegaskan bahwa perbaikan sistem pendataan ini akan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang layak. (*Jaiyadi)
- Apel Kesiapan Personel, Polda Riau Siap Sukseskan Pilkada 2024
- Kampanye Disigambir Desa Air Ruai, Mulkan Sampaikan Visi dan Misinya
- DPAD Kota Tengerang Sasar Dunia Pendidikan dalam Program ‘DURIAN’
- Kampanye di Lubuk Kelik, Pasangan MAPAN Prioritaskan Pendidikan dan Infrastruktur
- Tahapan SKB CPNS 2024 Dimulai, Kakanwil Kemenkumham Riau Pantau Langsung Hari Pertama
