BANGKA BELITUNG, SINURBERITA

Bertempat di Hotel Tanjung Pesona Sungailiat, APDESI Kabupaten Bangka menyelenggarakan Muscab guna pemilihan Ketua APDESI untuk lima tahun mendatang. Rabu (24/1/24).

Dikatakan Rojali (Cali) sebagai Ketua Pelaksana Muscab APDESI Kabupaten Bangka tahun 2024 mengatakan, “Pelaksanaan Muscab APDESI ini dilaksanakan satu kali dalam lima tahun diikuti 62 Kepala Desa se Kabupaten Bangka. Dalam hal ini yang berhak mengikuti muscab APDESI berasal dari kades, mereka mempunyai hak memilih dan dipilih berdasarkan AD/ART maupun tatib yang telah disepakati bersama”, ujarnya.

Baca juga : UU Pemilu : Kepala Desa Tak Netral Terancam Pidana 1 Tahun Penjara

Ditempat yang sama, Ketua terpilih Syaiful Ahyar mengucapkan terimakasih kepada kawan-kawan kades yang masih memberikan kepercayaan untuk memimpin APDESI Kabupaten Bangka untuk lima tahun kedepan.

Sementara itu, Pj. Bupati Bangka M. Haris dalam sambutannya mengatakan, “Kegiatan muscab merupakan kegiatan rutin disuatu organisasi untuk memilih ketua dan pengurus baru. Dalam hal ini, nantinya calon ketua dan calon pengurus yang baru mampu mengurus organisasi. Harapan pemerintah daerah agar keberadaan APDESI ini mampu memajukan desa melalui aksi nyata termasuk membangun pencitraan dalam rangka mencapai desa mandiri”, ujarnya.

Baca juga : Jaksa Agung : Tindak Tegas Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai UU

Lebih lanjut dikatakan M. Haris, terkait tugas yang saya emban yang pertama penugasan terhadap kami adalah mengentaskan stunting, 2. kemiskinan ektrem, 3. Pengendalian inflasi. Saya janjikan bagi teman-teman kades yang bisa memberikan zero stunting didaerahnya akan dikasihkan insentif dari pemerintah daerah. Untuk stunting dan kemiskinan ekstrem kita diberikan insentif fiskal dari pemerintah pusat”, ujarnya.

Pada saat yang sama juga, Pj. Bupati Bangka M. Haris meminta kepada Kepala Dinas PMD, Dalian Amri untuk memberikan THR minimal satu bulan gaji kepada kepala desa.

Ditempat terpisah, Ketua PABDSI Kabupaten Bangka, Susantri, ketika ditemui media ini mengatakan, “Kalau ada aturan yang mengaturnya, perangkat desa dan BPD juga mau THR nya, karena sama-sama dipilih rakyat”, ungkap Susantri. (*red/Hry)

• Wujudkan Kepedulian, Dandim Gianyar Serahkan Tali Asih Kepada Anak Stunting di Serongga
• Kesan Pertama TMMD ke 121, Prajurit Kodim 1610/Klungkung Disambut Antusias Warga
• Masyarakat Nanga Boyan Meminta Pemda Kapuas Hulu Agar Jalan di Desa Diaspal
• Kapolda Sumsel: Satgas Penanganan Illegal Drilling dan Refinery Libatkan 50 Satuan Kerja
• Brigjen Kristomei Sianturi: Penerangan TNI AD di Garis Depan Era Digital