KOTA PALEMBANG, SINURBERITA.COM
Dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan dan pengawasan terhadap aktivitas Penambangan Tanpa Izin (Peti) di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Polda Sumsel mengadakan rapat koordinasi pelaksanaan Ops Peti 2024. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 23 Juli 2024, pukul 10.00 WIB di Ruang Vicon Lt. 2 Gedung Mapolda Sumsel.
Rapat dipimpin langsung oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol. A. Rachmad Wibowo, S.I.K., dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Polda Sumsel, termasuk Wakapolda Sumsel Brigjen Pol. M. Zulkarnain, S.I.K., M.Si., Irwasda Polda Sumsel Kombes Pol. Feri Handoko Soenarso, S.H., S.I.K., Karoops Polda Sumsel Kombes Pol. Muhammad Anis Prasetio Santoso, S.I.K., M.Si., serta beberapa pejabat utama lainnya.
Selain itu, turut hadir dalam rapat ini perwakilan dari instansi eksternal seperti Pangdam II/Sriwijaya yang diwakili Waasintel II Swj Letkol Kav Harto Wibowo, dan Danpomdam II/Sriwijaya Kolonel Cpm Jefridin.
Dalam rapat tersebut, Kapolda Sumsel menekankan pentingnya sinergitas antara semua pihak dalam menangani masalah Peti yang semakin marak terjadi di wilayah Sumsel. “Kita harus bekerja sama dengan semua instansi terkait untuk mengatasi permasalahan ini, demi menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan di Provinsi Sumatera Selatan,” ujar Kapolda.
Pangdam II/Sriwijaya yang diwakili oleh Letkol Kav Harto Wibowo juga menyampaikan komitmennya dalam mendukung operasi ini. “Kami dari TNI siap mendukung penuh upaya penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan negara,” katanya.
Kapolres Muara Enim AKBP Jhoni Eka Putra, S.H., S.I.K., M.M., M.Si., dan Kapolres Lahat AKBP G. Parlasro Sinsitor Sinaga, S.H., S.I.K., M.H. mengikuti rapat ini melalui video conference, mengingat wilayah mereka menjadi salah satu fokus utama operasi ini.
Dalam rapat ini juga dibahas strategi dan langkah-langkah konkret yang akan diambil selama pelaksanaan Ops Peti 2024, termasuk peningkatan patroli dan pengawasan di daerah-daerah rawan penambangan ilegal, penegakan hukum yang tegas, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif dari aktivitas Peti.
Diharapkan dengan adanya rapat koordinasi ini, pelaksanaan Ops Peti 2024 dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga mampu menekan angka penambangan ilegal di Provinsi Sumatera Selatan serta menjaga kelestarian lingkungan dan ketertiban masyarakat. (*red/Humas)
- DPAD Kota Tengerang Sasar Dunia Pendidikan dalam Program ‘DURIAN’
- Kampanye di Lubuk Kelik, Pasangan MAPAN Prioritaskan Pendidikan dan Infrastruktur
- Tahapan SKB CPNS 2024 Dimulai, Kakanwil Kemenkumham Riau Pantau Langsung Hari Pertama
- Taruna Akademi Militer Pererat Kemanunggalan TNI dan Rakyat
- Ditlantas Polda Riau Himbau Pengendara Sukseskan Pilkada Serentak 2024
