Dasco Minta Pemerintah Tunda Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

JAKARTA, SINURBERITA.COM – Pemerintah Republik Indonesia dikabarkan akan melakukan impor ratusan ribu mobil pikap dari India. Kini, rencana tersebut menjadi sorotan publik. Berbagai pihak menyampaikan pernyataan penolakan atas impor mobil tersebut.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, merespons rencana impor mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Merah Putih yang menjadi sorotan. Ia meminta pemerintah menunda dulu rencana tersebut.

“Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Ia berharap Presiden Prabowo membahas detail rencana tersebut usai melakukan kunjungan kerja di luar negeri. Dasco menyatakan sudah meminta pemerintah menunda rencana impor itu.

“Tentunya Presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut. Dan tentunya juga presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri,” ujar Dasco.

“Nah sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu,” imbuh Ketua Harian DPP Gerindra itu menegaskan.

Mengutip detikfinance, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menyebut atusan ribu pikap itu bakal digunakan untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Joao menyampaikan keputusan untuk melakukan impor mobil pikap dari India lantaran produksi di Indonesia belum bisa memenuhi kebutuhan pengadaan tersebut.

“Alasan pertama, kita pertama karena produksi lokal selama ini kan 70 ribuan, sehingga kalau kita ambil semua di lokal nanti itu kan mengganggu industri logistik yang lain-lainnya. Sehingga untuk menjaga harmonisasi kita buka ruang untuk memberikan pilihan kepada masyarakat agar punya alternatif-alternatif, sehingga kita bisa mendapatkan kendaraan dengan harga yang fair,” ujar Joao menjawab pertanyaan detikcom, di Jakarta, Jumat (20/2). (*red/dtk)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *