SINURBERITA.COM || PEKANBARU – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, memenuhi undangan Dewan Pertahanan Nasional dalam Rapat Pendalaman Solusi Kebijakan Optimalisasi Energi Riau Sebagai Pilar Ketahanan Energi Nasional yang digelar pada Selasa, 5 Agustus 2025, di Hotel Premiere Pekanbaru.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Deputi Bidang Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional, dan merupakan bagian dari upaya strategis Dewan dalam menyusun rekomendasi kebijakan kepada Presiden RI terkait ketahanan nasional, khususnya pada sektor energi, lingkungan, dan penegakan hukum. Rudy hadir bersama Penyuluh Hukum Ahli Muda dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Riau.
Kakanwil menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengoptimalkan potensi energi Riau. Ia menyampaikan bahwa aspek penegakan hukum dan harmonisasi regulasi harus diperkuat agar pengelolaan energi dan sumber daya alam berjalan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan.
“Penguatan hukum bukan hanya soal sanksi, tapi juga tentang menciptakan kepastian bagi semua pemangku kepentingan — masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah. Kemenkum Riau siap mendukung penuh dalam hal regulasi, penyuluhan hukum, dan fasilitasi legalitas demi keberhasilan agenda ketahanan energi nasional,” tegas Rudy.
Rapat tersebut juga menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan strategis, antara lain Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau, Kepala Dinas Kehutanan Riau, apgakum, hingga akademisi.
Dari diskusi ini dirumuskan sejumlah poin penting, antara lain perlunya kebijakan afirmatif dalam mendorong transisi energi bersih, penguatan sinergi pusat-daerah, serta tata kelola dan pengawasan yang akuntabel untuk meminimalkan risiko korupsi dan pelanggaran hukum lainnya.
Acara berlangsung tertib dan menghasilkan banyak masukan konstruktif demi mewujudkan ketahanan energi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. (*J2R)
