JAKARTA (SB) – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kakanwil Kemenkum) Riau, Rudy Hendra Pakpahan, melaksanakan koordinasi ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum pada Rabu (1/10/2025) di Kantor BPHN, Jakarta.
Kegiatan koordinasi ini dilakukan untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam bidang pembinaan hukum, sekaligus membahas program prioritas yang akan diimplementasikan di Provinsi Riau.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala BPHN, Min Usehin, S.H., M.H menyampaikan apresiasi atas capaian Kanwil Kemenkum Riau yang berhasil membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) 100% di seluruh wilayah Riau.
“Keberadaan Posbakum sangat penting karena menjadi garda terdepan dalam memberikan akses bantuan hukum bagi masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu di pedesaan,” ungkapnya.
Selain Posbakum, dibahas pula persiapan Pelatihan Paralegal Serentak (Paralegal) yang akan segera digelar. Pelatihan ini dirancang agar para paralegal memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam melakukan penyuluhan hukum dan membantu masyarakat menyelesaikan berbagai persoalan hukum di tingkat desa.
Dalam kesempatan tersebut, disampaikan pula rencana untuk menghadirkan Menteri Hukum RI pada acara Launching Posbakum di Riau.
Kepala BPHN juga menekankan pentingnya implementasi program prioritas BPHN di daerah, antara lain peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan budaya hukum, serta harmonisasi regulasi.
Kakanwil Kemenkum Riau menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti arahan tersebut dan memastikan program berjalan efektif agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Riau.
Usai pertemuan dengan Kepala BPHN, Kakanwil melanjutkan diskusi teknis bersama Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN terkait persiapan Pelatihan Paralegal Serentak. Dari pertemuan ini diperoleh banyak masukan yang diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan pelatihan dalam beberapa minggu kedepan.
Melalui sinergi yang terjalin, Kanwil Kemenkum Riau berkomitmen memperkuat perannya dalam mewujudkan masyarakat sadar hukum, berkeadilan, dan berbudaya hukum. (*J2R)
