PEKANBARU (SB) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menggelar rapat persiapan menyeluruh terkait peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan rencana penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan berbagai pihak. Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Rudy Hendra Pakpahan, ini dilaksanakan di ruang rapat Kakanwil. Rabu (17/9)
Rapat ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Febri Mujiono, Kepala Divisi P3H, Yeni Nel Ikhwan, seluruh pejabat struktural dan fungsional, serta jajaran Kanwil Kemenkum Riau.
Dalam arahannya, Kakanwil Rudy Hendra Pakpahan menekankan pentingnya kolaborasi dan inovasi untuk memastikan program-program Kemenkum Riau dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan capaian setahun bekerja, bergerak – berdampak.
Ia menyampaikan, “Posbankum bukan hanya sekadar formalitas, tetapi harus benar-benar hidup dan menjadi garda terdepan dalam memberikan akses keadilan nyata bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu,” ujar Kakanwil Kemenkum Riau.
Sebagai langkah strategis, Kanwil Kemenkum Riau juga akan menandatangani MoU dengan pemerintah daerah untuk harmonisasi peraturan daerah dan kerja sama dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Ini bertujuan memperkuat koordinasi serta mendorong perlindungan dan pengembangan kekayaan intelektual lokal.
Rencana kerja sama dengan beberapa universitas di Provinsi Riau juga dibahas, dimana mahasiswa Fakultas Hukum dapat dilibatkan dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau magang untuk memberikan penyuluhan dan pendampingan hukum di desa-desa.
Sebagai tindak lanjut dari rapat, disepakati pembentukan panitia yang bertugas memastikan seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan baik. Rapat ini menjadi bukti komitmen Kanwil Kemenkum Riau dalam menghadirkan layanan hukum yang terstruktur, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (*J2R)
