JAKARTA, SINURBERITA.COM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau terus memperkuat sinergi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam rangka mendukung optimalisasi pelaksanaan Layanan Administrasi Hukum Umum di daerah.
Kemenkum Riau melakukan koordinasi dan menyampaikan usulan pagu anggaran Tahun Anggaran 2026 guna menunjang berbagai program layanan hukum di wilayah Provinsi Riau. Kamis, 5 Maret 2026.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan koordinasi tersebut sebagai bagian dari upaya strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
Menurutnya, penguatan dukungan anggaran menjadi faktor penting dalam memastikan program layanan Administrasi Hukum Umum dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Kegiatan koordinasi tersebut dilaksanakan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Riau, Febri Mujiono, yang didampingi oleh jajaran Bidang Pelayanan AHU.
Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Kepala Bagian Program dan Pelaporan Ditjen AHU, Dionosius Mangatur Oloan, bersama Kepala Bagian Umum Ditjen AHU, Fredy Hendrata, yang membahas berbagai aspek perencanaan program serta kebutuhan dukungan anggaran bagi pelaksanaan layanan AHU di wilayah.
Dalam pertemuan tersebut dibahas dukungan pagu anggaran untuk berbagai kegiatan layanan AHU di wilayah, khususnya terkait layanan partai politik, pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) pendaftaran partai politik, serta kegiatan sosialisasi dan diseminasi layanan Administrasi Hukum Umum kepada masyarakat.
Selain itu, turut dibahas pula dukungan anggaran untuk layanan strategis lainnya seperti Perseroan Perorangan, layanan kenotariatan, pengawasan notaris, serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.
Sementara, unit pusat juga memberikan arahan agar perencanaan kegiatan layanan AHU di wilayah dapat diselaraskan dengan postur anggaran program Ditjen AHU Tahun Anggaran 2026.
Penyelarasan tersebut diharapkan mampu memastikan pelaksanaan program berjalan lebih efektif, terarah, serta mendukung pencapaian target kinerja nasional di bidang Administrasi Hukum Umum.
Melalui koordinasi ini, Kanwil Kementerian Hukum Riau menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan strategis pemerintah dalam penguatan layanan administrasi hukum di daerah. Dengan dukungan anggaran yang memadai dan perencanaan program yang selaras dengan kebijakan pusat, diharapkan layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah Riau dapat semakin optimal sekaligus berkontribusi dalam menjaga tertib administrasi hukum serta mendukung dinamika kehidupan demokrasi melalui layanan partai politik dan badan hukum di Indonesia. (*J2R)
