SINURBERITA.COM || Dalam rangkaian Operasi Patuh Kapuas 2025, personel yang tergabung dalam Satgas Operasi melaksanakan kegiatan tatap muka bersama komunitas Honda West Borneo Community (HWBC) pada Selasa siang (15/7), di Pontianak.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasubsatgas Dikmas Lantas, Iptu Kusnandar, sebagai bagian dari upaya preemtif kepolisian dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya kalangan pengendara roda dua, terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas.
“Kami ingin komunitas motor menjadi pelopor keselamatan di jalan raya. Edukasi seperti ini penting untuk membangun budaya tertib berlalu lintas yang dimulai dari komunitas sendiri,” ujar Kusnandar dalam sesi dialog dengan peserta.
Dalam kegiatan tersebut, personel Satgas memberikan materi tentang etika berkendara di jalan, pentingnya menggunakan perlengkapan keselamatan, serta sanksi bagi pelanggaran lalu lintas. Peserta juga diajak berdiskusi aktif mengenai pengalaman mereka di jalan serta peran komunitas dalam mendukung ketertiban.
Kegiatan ini juga mendapat sambutan positif dari para peserta. Salah satu anggota Honda West Borneo Community, Rizky Ardiansyah, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif dari pihak kepolisian.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini. Bagi kami, ini bukan sekadar sosialisasi, tapi momen penting untuk saling memahami dan memperkuat komitmen berkendara yang aman dan tertib,” ujar Rizky.
Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi non-represif dalam Operasi Patuh Kapuas 2025, yang tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga mengutamakan edukasi dan kolaborasi dengan masyarakat pengguna jalan.
Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol. Bayu Suseno, menyatakan bahwa pendekatan seperti ini akan terus digencarkan selama operasi berlangsung.
“Kami menyasar komunitas-komunitas agar menjadi mitra strategis kepolisian dalam menyebarkan semangat tertib berlalu lintas. Komunitas motor punya peran besar dalam membentuk opini publik yang positif,” jelas Bayu.
Operasi Patuh Kapuas 2025 sendiri masih akan berlangsung hingga akhir Juli, dengan melibatkan berbagai kegiatan preemtif, preventif dan penegakan hukum di seluruh wilayah Kalimantan Barat. (*)
