PEKANBARU, SINURBERITA.COM – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, memimpin rapat persiapan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran tahun 2026 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kakanwil pada Selasa (03/02). Rapat strategis ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Febri Mujiono, Kepala Divisi P3H Yeni Nel Ikhwan, serta jajaran pejabat struktural dan fungsional serta seluruh ketua tim kerja.
Agenda utama rapat ini difokuskan pada pemantapan Perjanjian Kinerja, penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) yang terukur, serta sinkronisasi Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk memastikan penyerapan anggaran berjalan proporsional sejak awal tahun. Hal ini merupakan tindak lanjut untuk memastikan seluruh program kerja yang telah direncanakan selaras dengan arah kebijakan Kementerian Hukum di tahun 2026.
Baca juga: Abaikan Imbauan PT Timah, Tambang Ilegal Milik Akian Telan Korban Jiwa
Dalam arahannya, Rudy Hendra Pakpahan menekankan bahwa disiplin anggaran dan akuntabilitas kinerja merupakan pondasi utama dalam meraih target organisasi, termasuk dalam mendukung keberlanjutan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kemenkum Riau.
“Perencanaan yang matang adalah separuh dari keberhasilan. Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi bukan sekadar dokumen administratif, melainkan komitmen nyata kita dalam mengabdi sepanjang tahun 2026. Kami berharap agar setiap Divisi segera melakukan akselerasi terhadap rencana penarikan dana sesuai dengan kalender kerja yang telah disusun. Pastikan setiap rupiah dari anggaran negara dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan yang paling penting adalah memberikan dampak nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Riau,” tegas Rudy Hendra Pakpahan.
Rapat ini menghasilkan beberapa poin keputusan teknis mengenai jadwal pelaksanaan program prioritas dan mekanisme monitoring evaluasi bulanan yang lebih ketat. Dengan persiapan yang solid di awal tahun, Kanwil Kemenkum Riau optimis dapat meningkatkan performa kinerja organisasi dibandingkan tahun sebelumnya demi mewujudkan layanan hukum yang semakin mudah bagi publik. (*J2R)
