JAKARTA (SB) – Berbicara dari pengalamannya sendiri yang pernah terjerat kasus hukum korupsi, politisi senior Muhammad Romahurmuziy (Romi) melontarkan pandangan sinis terhadap sistem peradilan di Republik Indonesia.
Menurut mantan anggota DPR RI ini, jeruji penjara bukanlah cerminan kesalahan, melainkan sebuah keniscayaan dan risiko bagi politisi papan atas dalam pertarungan di dunia politik.
Pandangan ini tentu bertolak belakang dengan narasi resmi penegakan hukum yang menyatakan pemberantasan korupsi didasarkan murni pada bukti.
“Hukum dan penjara itu adalah alat untuk melakukan pengekangan terhadap pertarungan politik,” ujar Romi dalam sebuah video yang diunggah di kanal Youtube Hendri Satrio, 23 September 2025.
Dalam penilaiannya yang tajam, Romahurmuziy bahkan berpendapat bahwa 99% pejabat di Indonesia itu korup. Menurutnya, yang membedakan nasib mereka bukanlah perbuatannya, melainkan lima faktor lain.
Romahurmuziy merinci lima faktor pembeda tersebut:
- Besar kecilnya uang yang dikorupsi
- Modus operandinya
- Apakah perbuatannya ketahuan atau tidak
- Apakah bisa dibuktikan di pengadilan
- Banyak sedekahnya atau tidak
Menurut Romi, korupsi adalah kejahatan yang secara inheren hanya bisa dilakukan oleh aktor yang berada di dalam lingkaran kekuasaan.
Oleh karena itu, ia menyimpulkan bahwa seorang pejabat yang dipenjara belum tentu bersalah, dan sebaliknya, lebih banyak lagi pejabat yang bersalah namun tidak pernah tersentuh hukum.
Pandangan ini merefleksikan sebuah realitas kelam dari sudut pandang seorang praktisi politik yang pernah merasakan langsung bagaimana hukum, menurutnya, dapat menjadi instrumen dalam perebutan kekuasaan. (*red)
