Kanwil Kemenkumham Riau Gelar Rakor Evaluasi dan Capaian Kinerja Semester I Tahun 2024
KOTA PEKANBARU, SINURBERITA.COM
Dalam rangka peningkatan pelayanan dan kinerja, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Riau menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi dan Capaian Kinerja Semester I tahun 2024 Satuan Kerja (Satker) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Riau. Acara tersebut diadakan di Hotel Royal Asnof Kota Pekanbaru, Senin 8 Juli 2024.
Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capaian Kinerja Semester I Tahun 2024 tersebut, merupakan bagian dari proses akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI.
Dengan melakukan refleksi maka kita dapat melihat kembali pengalaman dan upaya – upaya yang telah dilakukan sehingga kita bisa melihat baik dan buruknya, sukses atau tidaknya demi kinerja yang lebih baik lagi.
Ditengah berbagai perubahan situasi dan kondisi yang sangat dinamis ini, jajaran Kemenkumham tetap bekerja dan berkinerja melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan program kerja dan rencana aksi yang sudah ditetapkan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Budi Argap Situngkir, kepada wartawan menyampaikan, “Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 sebesar 47,85% dari target semester I yakni 51,34%. Artinya kita masih mengalami deviasi minus sebesar 3,49%. Adapun capaian kinerja Kemenkumham Riau semester I tahun 2024 dengan rincian ; Realisasi Belanja pegawai : 57,87 %, Realisasi Belanja Barang : 51,16 %, Realisasi Belanja Modal : 10,10 %”, ungkap Budi Argap.
“Yang menjadi penyumbang deviasi minus adalah belanja modal yang disebabkan oleh masih diblokirnya anggaran dan tahapan yang harus dilalui untuk proses pengadaan, sedangkan belanja pegawai dan belanja barang kita masih pada posisi stabil sesuai target”, ungkap Budi Argap.
Dijelaskan Budi Argap, “Pada tahun 2024, telah diusulkan seluruh Satker untuk memperoleh Predikat WBK/WBBM sebagai wujud keseriusan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dari 29 satker, 16 Satuan Kerja lolos mengikuti desk evaluasi WBK. Kemudian 6 satker ikut melaju ke panel TPI. Sementara dari 9 satker menuju WBBM, lolos 4 satker di tahap TPI. Saat ini masih berproses untuk diusulkan ke TPN. Dan Kantor Wilayah Riau mendapatkan nilai “A” atas implementasi penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024”, jelasnya.
Masih dikatakan Kakanwil Budi Argap, sedangkan untuk capaian kinerja Divisi Pemasyarakatan, jumlah WBP se-Riau tanggal 06 Mei 2024 sebanyak 14.834 dari kapasitas hanya 4.555 orang dengan Over Kapasitas : 326 %. Persentase Kasus Narkoba 58.53 % dari jumlah total narapidana/tahanan se-Riau. Sedangkan jumlah WBP Pidana Umum sebanyak 5.811 dan Pidana Khusus 9.023 dengan rincian: Tipikor : 204, Bandar Narkoba : 8.173, Pengguna Narkoba : 549, Ilegal Loging : 62, Ilegal Fishing : 1, Human Trafficking : 50 Pencucian Uang : 3.
“Sedangkan jumlah WBP yang mendapat remisi selama tahun 2024 sebanyak 9.038 yang merupakan akumulasi dari pemberian remisi hari besar keagamaan, Remisi Sakit Berkepanjangan dan Remisi Lanjut Usia. Dan sementara ini, akreditasi 11 Klinik Satker Pemasyarakatan Lapas/Rutan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan bagi warga binaan saat ini sudah berstatus akreditasi PARIPURNA”, ungkapnya.
Sedangkan untuk capaian kinerja Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Riau, saat ini penerbitan paspor seluruh Kantor Imigrasi se Riau sebanyak 77,369 Paspor. Jumlah penerbitan data Izin Tinggal Keimigrasian sebanyak 1.882 dengan rincian; ITK : 140, ITAS : 778, ITAP : 964. Untuk Data Perlintasan se-Riau tahun 2024 (Jan-Mei) sebanyak 41.868, Kedatangan dan 47.598 Keberangkatan. Tindakan Administratif Keimigrasian sebanyak 160 kasus per-Mei 2024 terdiri dari, Penangguhan : 31, Pendetensian : 88, Deportasi : 27, dan Penempatan Rudenim : 14.
Untuk capaian kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Riau yakni, 1. Memperoleh penghargaan Terbaik I Sekretariat Wilayah dalam Pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum Tahun 2023 untuk Kategori Provinsi Kecil oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM. 2. Produk Hukum Daerah yang diharmonisasi oleh Kanwil Riau sebanyak 10 Ranperda dan 96 Ranperkada. Dan saat ini jumlah desa/kelurahan sadar hukum yang sudah diresmikan berjumlah 14 desa/kelurahan.
Untuk tahun 2024, Kantor Wilayah Kemenkumham Riau mengusulkan 70 desa/kelurahan untuk dijadikan Desa/Kelurahan Binaan yang nantinya akan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
Untuk diketahui masyarakat luas, Kantor Wilayah Kemenkumham Riau telah memperoleh berbagai penghargaan. Adapun penghargaan yang telah diraih adalah sebagai berikut ;
1. Memperoleh penghargaan Peringkat I Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Kategori Pagu Besar dan Peringkat II Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Kanwil Kemenkumham se-Indonesia;
2. Penghargaan Peringkat II terkait Pelaporan LHKPN;
3. Menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Riau sebagai peringkat “Menuju Informatif” Kategori Badan Publik Instansi Vertikal di Provinsi Riau;
4. Rata Rata Nilai IKPA Kanwil Riau Per Tanggal 01 Juli 2024 sebesar 94,47. 29 dari 38 Satuan Kerja Memiliki Nilai IKPA 100;
5. Digitalisasi arsip permanen sejumlah 128 arsip dan vital sejumlah 147 arsip;
6. Hasil Capaian Penggunaan Surat Keluar Pada Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Kantor Wilayah adalah 93 dari target 80 yang artinya sudah tercapai sebesar 116%. Realisasi penggunaan Aplikasi Srikandi pada Satker dilingkungan Kanwil Riau sudah lebih dari 50%, diharapkan agar seluruh satker memaksimalkan penggunaan aplikasi Srikandi dalam meningkatkan layanan persuratan Kemenkumham.
Kakanwil Budi Argap Situngkir menyampaikan, “Saya beharap capaian yang telah diraih selama periode semester I ini akan terus di kita tingkatkan agar menghasilkan output serta outcome yang diharapkan serta dapat dirasakan langsung oleh organisasi dan masyarakat. Sebagaimana semboyan yang kita tanamkan tahun 2024 yang berbunyi “Kalau Bukan Kita Siapa Lagi, Kalau Bukan Sekarang Kapan Lagi”, pungkasnya. (*J2R)
- Diduga Main Mata Dengan Penambang Liar Galian C, DLHK Riau Didemo SPR
- Kerjasama Solid, Kanwil Kemenkumham Riau dan Kepolisian Berhasil Ungkap Kasus Narkoba
- KPU Lampung Timur Tutup Pendaftaran, Calon Tunggal Dinyatakan Lengkap
- Ditjen HAM Pantau Pelaksanaan Pemulihan Hak Korban 1965/1966 di Sulawesi Tengah
- OMP LK 2024, Polairud Polda Riau Pastikan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kondusif
9 COMMENTS