KOTA PONTIANAK, SINURBERITA.COM
Pertemuan LSM DPP Legatisi, DPW Legatisi Kalbar bersama beberapa instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) adakan audiensi permasalahan kewenangan Hutan Kota Pontianak di Kawasan Pondopo Gubernur Kalimantan Barat.
Dalam audensi tersebut dihadiri Pj. Gubernur Kalbar yang diwakili Kadis DLHK, PUPR dan Tata Ruang Kota Pontianak, Bidang Hukum Sekretaris Daerah Kalbar, Kesbangpol Prov Kalbar, DPMSP Kota Pontianak, Inspektorat Kalbar, BKAD Prov Kalbar, Satpol PP Kalbar, dan Dinas PUPR dan Tata Ruang Provinsi Kalbar.
Baca juga : BPK RI Perwakilan Babel Temukan 18 Proyek Dinas PUPR Bangka Kekurangan Volume Pekerjaan
Kepala Dinas DLHK, Adiyani mengatakan ke media ini, “Alhamdulillah pada hari ini dilakukan pertemuan dengan teman-teman, Ketua Legatisi Kalbar, Sekretaris, lengkap hadir semuanya bersama kita untuk mendiskusikan persoalan yang mana yang telah disampaikan oleh pak Akhyani”, jelasnya.
“Dan pertemuan tersebut sudah menemukan titik terang, artinya semua informasi sudah kita sampaikan dan tentunya teman-teman dari Legatisi juga sudah menerima informasi-informasi yang kita sampaikan. Kedepan, ini menjadi hal yang baik buat kita bersama sebagai bentuk sosial control atau pengawasan, tentunya ada dari media, ada dari teman-teman LSM, dan Mitra Kerja. Ini tentu hal yang baik untuk kita kedepan sama-sama mengawal apapun pembangunan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat”, ucapnya.
Ditambahkannya, “Dari hasil pertemuan kita semua berjalan baik, semua sudah kita sampaikan prosesnya. Kemudian siapa pengelola kawasan hutan pendopo itu dan bagaimana tentang PAD dan masukan pembiayaan untuk pemerintah daerah dari areal yang kita berikan pengelolaan pihak ketiga”, tutup Adiyani. (*Jaiyadi)
- Terus Berbenah, Lapas Narkotika Rumbai Gelar Razia Insidentil
- Buka Konferkab PWI Bangka, Pj Bupati Sentil Kadinkominfotik
- Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Berikan Pengarahan kepada Perwira dan Pengasuh Akmil
- Jelang Libur Nataru, Ditlantas Polda Riau Siap Ciptakan Lalulintas Berkeselamatan
- Kemenkumham Riau dan Dinas Kebudayaan Gelar Rakor Terkait Kekayaan Intelektual Komunal
