KOTA PONTIANAK – Buka puasa bersama DPD Partai Gerindra sekaligus reses H. Yuliansyah SE dihadiri petinggi Partai Gerindra, Walikota Pontianak, Edy Rusdi Kamtono, FKPPI, anak kolong, serta anggota DPRD Provinsi Kalbar, anggota DPRD Kab/Kota, di Ranen Coffee Jl. S. Parman Kota Pontianak. Sabtu (22/3)
Ketua DPD Partai Gerindra Kalbar mengatakan ke awak media, “Kita mengadakan buka puasa bersama dan silaturahmi selama ramadan ini, seperti yang dikatakan pak ustad bahwa pada malam yang ke 23 Ramadan yaitu malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan doa serta permohonan kita kepada allah SWT terkabul”, katanya.
“Jadi agenda kita pada hari adalah mengadakan buka puasa bersama beserta reses saya. Yang ingin saya sampaikan adalah masalah berita di media tentang UU TNI. Perlu kita ketahui bahwa UU TNI tersebut tidak melanggar demokrasi dan tidak mengarah ke sipil”, tegas Yuli.
Dijelaskannya, “UU TNI hanya menambah porsi di Kementerian seperti yang ada di Basarnas, Makamah Agung, Kejaksaan Agung, itu yang dominan karena sesuai dengan posisi masing-masing untuk penguatan TNI dan itu hanya penambahan porsi kementrian dan lembaga yang sesuai dengan keahlian mereka itu”, ungkapnya.
Ditambahkan Yuliansyah, “TNI ini bisa membantu rakyat kita untuk mengatasi seperti banjir yang melanda pada saat ini terjadi di Kalimantan Barat beberapa waktu yang lalu. Dan ini hanya penguatan Rancangan Undang Undang TNI dan juga ada penambahan kepangkatan yang sebelum bagi tamtama sampai bintara masa pensiun 55 tahun”, ujarnya.
Untuk diketahui, bagi pangkat perwira itu sekitar 58 tahun, lalu untuk pangkat bintang satu kalau tidak salah 60 tahun, pangkat bintang dia itu 61, sedangkan pangkat bintang tiga 62 tahun, pangkat bintang empat 63 atau bisa juga ditambah menjadi dua kali jabatan.
“Jadi tidak ada hal-hal yang diragukan, karena kita sudah berkoordinasi serta sudah kita bahas. Kalau tidak ada UU TNI ini, makan tidak ada kekuatan bagi TNI”, tuturnya.
“Ia berharap agar kawan-kawan media bisa bersinergi dengan pemerintah karena tanpa media, Negara ini tidak bisa kuat. Media harus memberi masukan ke pemerintah untuk pembangunan”, tutupnya. (Jaiyadi)
