JAKARTA || Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) mengkritik keras pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkait kebijakan larangan ormas mengenakan seragam mirip TNI/Polri dan Kejaksaan maupun lembaga negara lainnya.
Mereka mempertanyakan sikap pemerintah yang dinilai kontradiktif, terutama dalam penggunaan atribut militer oleh unsur sipil dalam kegiatan resmi negara.
Apalagi, Kemendagri saat ini justru menggelar acara pembekalan atau retret kepala daerah hasil Pilkada 2024 dan para menteri di Akademi Militer (Akmil) Magelang dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, dengan mengenakan seragam full ala militer TNI.
Dwi Winarno, Ketua Pimpinan Pusat GP Ansor menjelaskan bahwa motif loreng pada seragam Banser bukan sekadar gaya militer, melainkan warisan sejarah dari para kiai sejak era 1960-an.
Ia menegaskan bahwa corak tersebut disetujui langsung oleh KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) saat menjabat Ketua Umum PBNU.
Dwi menyoroti sikap pemerintah yang dinilai tidak konsisten dan kontradiktif. Ia menyebut kegiatan seperti retret para kepala daerah dan menteri kabinet dengan seragam ala militer justru menunjukkan bahwa unsur militeristik juga dipakai oleh institusi negara sendiri.
“Pada saat retret kepala daerah justru sipil sekarang dimiliterisasi menggunakan seragam ala tentara. Ini logikanya menurut saya terlalu bermasalah pemerintah ini,” ujar Dwi kepada Tribunnews.com, Kamis (19/6/2025).
Belum lagi adanya peraturan untuk seragam satpam yang diganti menjadi warna cokelat ala anggota Polri.
Menurut Dwi, hal itu menunjukkan pemerintah lah yang mempengaruhi sipil untuk menggunakan atribut itu.
Dialog Terbuka, Bukan Tegas Sepihak
Meski demikian, GP Ansor menyatakan siap mematuhi aturan pemerintah. Namun, mereka berharap ada ruang dialog untuk menjelaskan makna simbolik seragam Banser yang sudah mengakar secara kultural dan historis.
“Kami tunggu arahan. Tapi penting juga membuka ruang komunikasi agar tidak salah tafsir terhadap sejarah dan simbol kami,” ujar Dwi. (*red)
Sumber: Tribunnews
