BANGKA BELITUNG (SB) – Ribuan penambang dan masyarakat tambang dari berbagai wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memadati kawasan Kantor PT Timah Tbk di Pangkalpinang, Senin (6/10/2025).
Aksi besar ini digelar bertepatan dengan kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan menjadi momentum bagi masyarakat tambang untuk menyuarakan keresahan mereka secara langsung di hadapan pemerintah pusat.
Tetapi sangat disayangkan, rencana kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke kantor PT. Timah terkesan dialihkan ke tempat lain oleh PT. Timah dan Pemerintah Provinsi Babel agar terlihat oleh pemerintah pusat bahwa Bangka Belitung aman-aman saja.
Pantauan media ini, sejak pagi, lautan massa membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan agar pemerintah mengevaluasi total tata kelola pertimahan nasional.
Bagi para penambang, aksi ini adalah bentuk keputusasaan sekaligus harapan agar pemerintah pusat mendengar jeritan ekonomi rakyat babel yang hidup dari sektor timah.
Mereka mengajukan tiga tuntutan utama:
1. Cabut atau evaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk dan serahkan pengelolaan tambang rakyat kepada masyarakat lokal secara legal dan transparan.
2. Bebaskan para kolektor timah yang ditangkap dalam operasi Satgas, karena dianggap bagian dari sistem ekonomi rakyat, bukan pelaku kriminal.
3. Naikkan harga timah di tingkat penambang, yang disebut terus merosot hingga membuat banyak keluarga kehilangan sumber penghasilan.
“Kami sengaja turun di hari ini karena Presiden datang ke Bangka Belitung. Kami ingin beliau tahu bahwa rakyat di daerah tambang sudah sangat terjepit. Kami tidak meminta belas kasihan, hanya keadilan dalam pengelolaan hasil bumi kami,” seru salah satu orator di tengah aksi.
Baca juga: Negara Rugi Rp300 T Akibat Tambang Ilegal di Bangka Belitung
Aparat keamanan bersiaga penuh di sejumlah titik strategis untuk memastikan aksi berjalan tertib. Meski sempat terjadi keributan kecil di gerbang utama perusahaan, situasi tetap terkendali setelah perwakilan massa diterima untuk berdialog dengan pejabat daerah.
Aparat Keamanan juga menggunakan gas air mata untuk mengamankan titik aksi bagi masyarakat yang anarkis, beberapa peluru gas air mata dilontarkan dan mengenai beberapa masyarakat yang tersentuh langsung mata merah, kulit panas hingga sesak napas.
Banyak penambang menilai bahwa kebijakan tambang selama ini lebih menguntungkan perusahaan besar, sementara masyarakat lokal justru ditekan dengan penertiban dan penurunan harga timah.
“Satgas datang, tambang rakyat berhenti, harga jatuh, tapi kehidupan kami tidak ada alternatif. Kami minta Presiden membuka mata, karena ini bukan hanya soal timah, tapi soal perut rakyat,” ujar salah seorang tokoh penambang dari Bangka Tengah.
Aksi ini supaya didengar langsung oleh presiden Prabowo Subianto yang bertepatan dengan kehadirannya di Bangka Belitung dinilai sebagai simbol kuat bahwa masyarakat tambang menuntut perhatian langsung dari pemerintah pusat terhadap nasib ekonomi daerah penghasil timah terbesar di Indonesia ini.
Hingga sore hari, massa masih bertahan di sekitar kawasan kantor PT Timah sambil menunggu hasil dialog antara perwakilan penambang, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan pihak perusahaan.
Belum ada pernyataan resmi dari PT Timah Tbk maupun pemerintah daerah terkait tindak lanjut atas tuntutan massa. Namun sumber internal menyebutkan, pemerintah daerah tengah menyiapkan forum mediasi dan laporan khusus untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo. (*red/Hry)
3 Komentar