KOTA PEKANBARU — Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP SPKN) menyoroti isu defisit anggaran yang menimpa Pemerintah Provinsi Riau. “Defisit ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketidaksesuaian antara penerimaan dan pengeluaran yang diperparah dengan kegiatan-kegiatan bersifat pemborosaan”. Demikian disampaikan Sekjen DPP SPKN, Frans Sibarani, Kamis (20/03/2025) di Pekanbaru.
Dikatakan Frans Sibarani, sebelumnya Gubernur Riau, Abdul Wahid, mengungkapkan kekhawatirannya terkait defisit anggaran yang mencapai Rp 2,2 triliun bahkan berkembang menjadi Rp3,5 triliun, Rp3,7 triliun merupakan defisit terparah dalam sejarah keuangan Riau.
Menurut Frans Sibarani, “Penyebab utama defisit anggaran tersebut adalah kegiatan-kegiatan seremonial serta anggaran belanja di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Riau yang setiap tahunnya dianggarkan dengan nilai fantastis. Untuk itu, Gubernur Riau harus segera menyikapi persoalan ini agar masalah keuangan dapat segera diselesaikan dengan baik”, ujarnya.
Selama ini kata Frans Sibarani, “Kita bisa lihat begitu banyak kegiatan-kegiatan di seluruh OPD yang dianggarkan setiap tahunnya. Artinya kegiatan itu ke itu saja yang tidak ada manfaatnya bagi masyarakat”, terangnya.
Frans Sibarani juga menyoroti tugas dan fungsi Inspektorat. “Sampai hari ini kita belum pernah dengar apa hasil pemeriksaan yang dilakukan. Begitu juga dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apa hasil pemeriksaan atau Audit yang dilakukan terkait penggunaan anggaran di setiap OPD dilingkungan Pemprov Riau. Begitu juga dengan pengawasan dari DPRD Riau. Juga tidak ada. Jadi menurut kami semua sudah sejalan sesuai kepentingan”, ucap Frans Sibarani.
Lagi kata Frans Sibarani, “Riau ini kaya akan migas, serta perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Riau yang barang tentu ada dana CSR nya. Selanjutnya, dana Participating Interest (PI) yang diterima pihak Riau, selama ini hasilnya kemana, kok tidak pernah terpublikasi ke publik,” sebutnya.
“Jadi agar masalah keuangan Riau dapat berjalan dengan baik, kami minta kepada Gubernur Riau, Abdul Wahid melakukan audit kegiatan seluruh OPD di lingkungan Pemprov Riau, karena diduga penggunaan anggaran belanjanya tidak jelas. DPP-SPKN juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ) turun untuk periksa seluruh kegiatan OPD dilingkungan Pemprov Riau”, tutupnya. (*red)
