JAKARTA, SINURBERITA.COM – Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Sudin Kominfotik) Jakarta Pusat menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi strategi komunikasi publik melalui media sosial (Medsos).
Sosialisasi ini diadakan dalam rangka mendukung pencapaian indikator Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Wali Kota Jakarta Pusat Tahun 2026 di bidang strategi komunikasi publik untuk penguatan koordinasi dan pemahaman pengelolaan media sosial pemerintah.
Kegiatan ini diikuti pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat dengan narasumber Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, M Shendy Adam Firdaus.
Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin mengatakan, Medsos di era digital saat ini tidak sekadar sebagai ruang publikasi kegiatan, tapi juga menjadi sarana menegaskan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat untuk memberikan informasi yang akurat sesuai fakta, transparan, profesional, dan sebagainya.
“Penyebaran informasi dari pemerintah di era sebelumnya menggunakan sarana media konvensional seperti media elektronik dan cetak. Tapi, saat ini jauh lebih mudah melakukan publikasi, penyampaian informasi kepada masyarakat atas yang sudah dikerjakan berkaitan dengan kebijakan strategis hingga kinerja,” ujarnya, Rabu (8/4).
Arifin meminta seluruh OPD di Pemkot Jakarta Pusat agar memiliki Medsos dan mengunggah informasi kegiatan maupun kebijakan agar lebih tersosialisasi kepada masyarakat.
“Minimal satu pekan sekali agar masyarakat tahu semua yang sudah dikerjakan,” terangnya.
Ia mengintruksikan Suku Finas Kominfotik Jakarta Pusat melakukan pengecekan akun Medsos OPD dan memberikan pendampingan.
“Tidak terkecuali lurah dan camat se Jakarta Pusat juga harus memiliki akun media sosial,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Suku Dinas Kominfotik Jakarta Pusat, Rahmat Setiawan berharap, kegiatan ini dapat meningkatkan kapasitas aparatur di Pemkot Jakarta Pusat terkait pemahaman seputar strategi komunikasi publik melalui Medsos.
“Kami merasa perlu untuk menyamakan persepsi dalam penyusunan dan penyebarluasan konten informasi publik agar lebih menarik, informatif dan terukur,” tandasnya. (*red/BJ)
Sumber: Berita Jakarta.
