JAKARTA – Gubernur Riau Abdul Wahid belakangan ini mengaku pusing tujuh keliling mendapatkan ‘warisan’ utang sebesar Rp2,2 triliun. Ia menilai kerja pemprov lama tidak mengacu pada alur yang seharusnya.
Mantan anggota DPR RI itu menegaskan harus ada evaluasi dari program pemprov di tahun-tahun sebelumnya. Abdul Wahid mengaku heran mengapa bisa ada tunda bayar yang begitu besar.
Didalam Forum Konsultasi Publik RPJMD Riau 2025-2029 dan RPKD 2026, Abdul Wahid menegaskan, “Jadi, DPRD saya kasih tahu bahwa, saya mengnolkan biaya program OPD semuanya, tetapi itu pun tidak menutup uang Rp2,2 triliun”, ungkapnya. (12/3)
“Ini belum pernah sepanjang sejarah Provinsi Riau terdapat utang Rp2,2 triliun. Ini membuat kepala saya pusing tujuh keliling, mencari duitnya dari mana ini? Saya kemarin sudah buka semua lembar kerta kerja OPD, dinolkan pun kegiatan tahun ini tidak cukup membiayai tunda bayar”, jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan saran kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang saat ini terlilit utang Rp2,2 triliun.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu menyampaikan, “Dalam mengatasi permasalahan tunda bayar tersebut, Pemprov Riau dapat mengambil beberapa opsi”, ujar Deni Surjantoro kepada wartawan CNNIndonesia (18/3).
Pertama, Kemenkeu menyarankan Pemprov Riau untuk melakukan efisiensi belanja atau refocusing.
Deni menyebut langkah ini semacam automatic adjustment sebagaimana dilakukan belanja pemerintah pusat, tapi tetap mempertimbangkan perkembangan pendapatan daerah.
Kedua, Deni Surjantoro menegaskan perlunya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Ketiga, apabila memenuhi persyaratan, pemda dapat melakukan pinjaman daerah. Harus dilakukan secara prudent dengan melihat kemampuan membayar kembali, jelasnya.
Terlepas dari tiga saran opsi tersebut, Deni Surjantoro menegaskan, masalah perencanaan, penganggaran, serta pengelolaan APBN menjadi ranah masing-masing pemda bersama DPRD. Ini sejalan dengan ketentuan otonomi daerah. (*red/J2R)
