SINURBERITA.COM | JAKARTA
Penahanan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) memunculkan banyak isu baru. Salah satunya beredar video pernyataan Hasto di berbagai media sosial terkait peran Jokowi dalam revisi UU KPK.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah periode 2019-2024 disebut paling mengetahui terkait revisi UU KPK di era Joko Widodo.
Hal itu diungkapkan oleh Mantan Sekretaris BUMN Said Didu menanggapi viralnya video Hasto Kristiyanto yang menyebut biaya dalam memuluskan revisi tersebut sebesar 3 juta US dollar.
“Tidak sulit menindaklanjuti info Hasto terkait revisi UU KPK karena wakil pemerintah dalam pembahasan Menkumham Yasona (PDIP) dan yang ‘koordinir’ di DPR adalah pak @Fahrihamzah,” tulisnya dalam akun X pribadinya dikutip Senin (24/2/2025).
Selain Yasonna Laoly dan Fahri Hamzah kata dia, juga anggota DPR dari PDI Perjuangan yang ikut membahas pasti tahu.
“Jika ada biaya 3 juta dollar, tinggal tanya kedua orang tersebut atau anggota DPR dari PDIP yang ikut membahas,” tuturnya.(*red/Erfyansyah/fajar)
