SINURBERITA

Menyuarakan Kepentingan Rakyat

DAERAH NUSANTARA POLITIK

Wakil Ketua DPRD Bangka Taufik Koriyanto: Penerimaan Honor Secara Diam-diam adalah Dzolim

BANGKA BELITUNG, SINURBERITA.COM

Penerimaan Honor secara diam-diam/gelap adalah dzolim terhadap putra/putri di Kabupaten Bangka karena banyak putra/putri Kabupaten Bangka yang berprestasi dan bergelar sarjana.

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bangka Taufik Koriyanto, SH dalam pesan WhatsApp (WA) nya senin (29/4/2024) karena baru satu bulan dilantik Pj. Bupati Bangka M. Haris telah memasukkan belasan honorer untuk di rumah dinasnya.

Dan ini tidak jelas penerimaannya dan tidak jelas kerjanya sebagai apa hanya menjadi beban APBD Bangka saja. Diluar sana, masih banyak Sumber Daya mlManusia (SDM) putra/putri Kabupaten Bangka yang lulusan sarjana membutuhkan pekerjaan.

Baca juga : Sekda Andi Hudirman Bungkam, Pj. Bupati M Haris: Kalau Tidak Sesuai Aturan Kita Tindak

“Seperti saat ini terjadi di SK tenaga kontrak (Honor) yang ditandatangani oleh Sekda Bangka Andi Hudirman pada tahun 2023 yang mana nama di SK nya lain yang bekerjanya orang lain. Apalagi ada dugaan honor yang dimasukan harus setor uang belasan juta sampai puluhan juta rupiah. Ini jelas perbuatan melawan hukum dan bagi yg merasa dirugikan segra lapor ke APH”, ujar Taufik.

“Jujur saja kami dari Fraksi Gerindra tidak percaya dengan Pj. Bupati Bangka M. Haris saat ini, karena banyak omon-omon nya. Beliau ngomong honor tidak boleh lagi masuk. Terbukti, baru 1 bulan dilantik beliau masukan belasan honor di rumah dinas. Terkait adanya memasukan honor yang memberikan sejumlah uang akan ditindak tegas, ternyata tidak juga, muncul lagi sekarang kalau penerima honor yang tidak sesuai aturan akan ditindak, sudah lah semua yg disampaikan saudara Pj. Bupati bangka itu hanya omon-omon saja”, tegas Taufik.

Jadi saat ini kami sedang melakukan komunikasi lintas fraksi di DPRD Kabupaten Bangka terhadap saudara Pj. Bupati yang sikap dan kebijakannya tidak jelas dari mulai rangkap jabatan, tidak terealisasinya pokir/aspirasi anggota DPRD pada saat reses tahun 2023, melakukan pemotongan TPP/insentip ASN Kabupaten Bangka dalam kondisi APBD Tahun 2024 stabil alias tidak defisit dan urusan kebijakan maupun keputusan Pj. Bupati Bangka lainnya.

Pesan kami dari Fraksi Gerindra Bangka kalau sudah tidak mampu urus Kabupaten Bangka akibat tidak focus karena rangkap jabatan dan tinginya kesibukan saudara Pj. Bupati Bangka, maka lebih baik mengundukan diri saja sebagai Pj. Bupati Bangka. Itu jauh lebih baik daripada berdiri dengan penuh kesibukan dan rangkap jabatan. (*Hry)

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *