KOTA PALEMBANG, SINURBERITA.COM

Ditemukannya kembali 1 korban tewas diarea sumur ilegal di rawa sungai Dawas Parung dusun V Srigunung Sungai Lilin Musi Banyuasin pada Minggu (21/7), menambah jumlah korban akibat aktifitas ilegal ini menjadi 5 orang tewas dan 4 lainnya luka berat sejak kejadian awal 21 Juni lalu.

Korban tewas akibat ledakan sumur minyak ilegal, setelah sebelumnya terjadi kebocoran tutup valve sumur dan pipa saluran yang diduga sengaja dirusak masyarakat untuk diambil minyak tumpahannya.

Kapolda Sumsel Irjen A Rachmad Wibowo menyebut peristiwa tersebut sebagai tragedi kemanusiaan, karena banyaknya warga yang menjadi korban dari aktifitas ilegal yang selama ini digelutinya.

Baca juga : Kisah Tragis Kakek Muhadi, Membakar Lahan Sendiri Berujung Kematian

“Ini tragedi kemanusiaan, sudah banyak masyarakat kita menjadi korban. Mereka kesulitan mencari penghasilan sehingga nekat melakukan kegiatan yang membahayakan jiwa mereka sendiri,” tegas Kapolda.

“Masyarakat berbondong bondong mendatangi lokasi bocornya tutup valve dan pipa, mengambil tumpahan minyak dengan cara memerasnya. Mereka ini tidak mengindahkan himbauan dari petugas, dan sama sekali mengabaikan keselamatan mereka sendiri,” imbuhnya.

Kapolda mengatakan pihaknya telah mengerahkan personel untuk menutup lokasi dan memberikan imbauan agar masyarakat keluar dari lokasi karena sangat berbahaya serta telah meminta pihak SKK Migas membuat perimeter batas pengaman atau kawat berduri agar lokasi steril dan tidak bisa dimasuki masyarakat.

Mantan Kapolda Jambi tersebut mengaku salah satu kendala yang dihadapi adalah banyaknya pintu akses menuju lokasi, beratnya lokasi tanah licin berlumpur akibat genangan minyak mentah dan rawan terbakar.

Baca juga : Andreas SP Pimpin DPC APDESI Kabupaten Mempawah Periode 2024 – 2029

“Kami berharap ada komitmen pemerintah provinsi Sumsel untuk menghentikan segala bentuk penambangan ilegal. Penegakan hukum saja tidak bisa menghentikan penambangan ilegal,” tandasnya.

“Perlu solusi, kerjasama dan dukungan semua pihak termasuk pemerintah dan juga TNI untuk melakukan penindakan pembongkaran terhadap kilang minyak illegal. Ini karena resistensi dari masyarakat sangat tinggi disamping juga dibutuhkan biaya besar,” bebernya. (*red/HMS)

• Diduga Main Mata Dengan Penambang Liar Galian C, DLHK Riau Didemo SPR
• Kerjasama Solid, Kanwil Kemenkumham Riau dan Kepolisian Berhasil Ungkap Kasus Narkoba
• KPU Lampung Timur Tutup Pendaftaran, Calon Tunggal Dinyatakan Lengkap
• Ditjen HAM Pantau Pelaksanaan Pemulihan Hak Korban 1965/1966 di Sulawesi Tengah
• OMP LK 2024, Polairud Polda Riau Pastikan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kondusif