KUPANG, SINURBERITA.COM – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Simulasi Penanggulangan Bencana Tahun 2026 pada 19–22 Oktober 2026. Latihan ini difokuskan pada penguatan kesiapsiagaan menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami, terutama dalam koordinasi lintas instansi, komunikasi darurat, dan pengambilan keputusan.
Kegiatan yang berlangsung selama empat hari tersebut melibatkan sekitar 40 peserta dari berbagai instansi pemerintah, lembaga kebencanaan, unsur keamanan, organisasi kemasyarakatan, akademisi, serta pihak terkait lainnya.
Simulasi dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari sesi akademik, Table Top Exercise (TTX) atau geladi ruang, Command Post Exercise (CPX) atau geladi posko, hingga latihan evakuasi mandiri.
Melalui rangkaian kegiatan ini, peserta berlatih memahami potensi ancaman, menguji rencana kontingensi, serta memperkuat penerapan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
Pada tahap geladi ruang, peserta membahas skenario bencana dan mengambil keputusan sesuai tugas serta tanggung jawab masing-masing instansi. Sementara itu, geladi posko menitikberatkan pada pengoperasian pos komando, pengelolaan informasi, komunikasi darurat, koordinasi lintas instansi, dan pengerahan sumber daya.
BNPB Tekankan Pentingnya Koordinasi
Ketua Tim Kerja 2 Pusat Pendidikan dan Pelatihan BNPB, Joko Sri Wismoko, S.E., M.Si., menjelaskan bahwa simulasi disusun secara bertahap untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam menghadapi situasi darurat.
Menurut Joko, tahapan latihan tersebut menjadi sarana bagi seluruh unsur yang terlibat untuk menyelaraskan peran, memperkuat komunikasi, dan membangun koordinasi dalam sistem komando penanganan bencana.
Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kapasitas pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan latihan penanggulangan bencana.
Dengan latihan yang terstruktur, setiap instansi diharapkan memahami tanggung jawabnya sehingga pelaksanaan respons darurat dapat berjalan lebih terarah ketika terjadi bencana.
Kesiapsiagaan Tidak Cukup Mengandalkan Teknologi
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT, Mahadin Sibarani, S.T., M.T., menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana harus didukung kemampuan sumber daya manusia, bukan hanya mengandalkan kemajuan teknologi.
Teknologi memiliki peran penting dalam pemantauan ancaman dan penyampaian informasi. Namun, pemahaman masyarakat mengenai langkah penyelamatan diri serta kemampuan petugas dalam merespons keadaan darurat juga menjadi faktor penting untuk mengurangi risiko dan dampak bencana.
Karena itu, peningkatan kapasitas personel, edukasi kebencanaan, dan latihan evakuasi perlu menjadi bagian dari upaya membangun kesiapsiagaan secara berkelanjutan.
Libatkan Berbagai Unsur Kebencanaan
Simulasi tersebut melibatkan BMKG Stasiun Geofisika Kupang, Basarnas, Korem 161/Wira Sakti, Polda NTT, perangkat daerah Pemerintah Provinsi NTT, BPBD provinsi dan kabupaten/kota, PT PLN, Palang Merah Indonesia (PMI), Radio Republik Indonesia (RRI), Forum Pengurangan Risiko Bencana, Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana NTT, akademisi, serta organisasi kemasyarakatan.
Keterlibatan berbagai unsur ini diharapkan memperkuat keterpaduan dalam penanganan darurat, mulai dari penyampaian informasi hingga koordinasi penyelamatan dan dukungan sumber daya.
BNPB dan BPBD NTT berharap hasil evaluasi simulasi dapat menjadi bahan rekomendasi untuk memperbaiki mekanisme koordinasi, komunikasi, dan penanganan bencana di wilayah Nusa Tenggara Timur.
Melalui latihan tersebut, kesiapan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan diharapkan semakin meningkat dalam menghadapi potensi gempa bumi dan tsunami. (*J2R)
» Simak berita lainnya di Google News SINURBERITA
