PEKANBARU, SINURBERITA.COM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Riau mengikuti secara virtual Exit Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025, Kamis (21/5/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, serta sesuai prinsip good governance.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia tersebut diikuti oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah, Unit Pelaksana Teknis, serta pengelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan kementerian.
Exit meeting ini merupakan tahapan akhir pemeriksaan BPK RI sebelum penyusunan laporan hasil audit, sekaligus menjadi forum evaluasi untuk memperkuat kualitas pelaporan keuangan dan pengelolaan aset negara di lingkungan Kementerian Hukum.
Baca juga: Bupati Siak Pilih Robi Junipa Jadi Direktur BSP, Ini Alasannya
Kepala Kantor Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, turut mengikuti kegiatan tersebut secara virtual bersama jajaran terkait. Kehadiran pimpinan Kanwil menjadi bentuk komitmen dalam memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan berjalan optimal dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum bersama jajaran menerima secara resmi laporan hasil temuan pemeriksaan dari Direktur Pemeriksaan Keuangan Negara I.C Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi dasar perbaikan dan penguatan tata kelola keuangan di seluruh satuan kerja.
Melalui kegiatan ini, Kementerian Hukum menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi antarunit kerja dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang profesional, transparan, dan berintegritas.
Kanwil Kemenkum Riau juga menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi demi peningkatan kualitas kinerja dan akuntabilitas institusi. (*J2R)
