TAPTENG, SINURBERITA.COM – Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, mempercepat pemulihan usaha masyarakat yang terdampak bencana melalui optimalisasi Klinik UMKM Bangkit Sumut 1.
Kegiatan tersebut digelar di Pia Hotel Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kamis (8/10/2026), sebagai bagian dari upaya penanganan pascabencana untuk memulihkan aktivitas ekonomi dan meningkatkan daya saing pelaku UMKM.
Program ini melibatkan pemangku kepentingan pemerintah pusat dan daerah, lembaga keuangan, serta ratusan pelaku UMKM dari 11 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Pelaksanaannya dilakukan secara hibrida, yakni tatap muka dan daring.
Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman bersama Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Efendi membuka kegiatan tersebut melalui prosesi pemukulan gong. Setelah itu, rombongan meninjau pusat layanan Klinik UMKM Bangkit Sumut 1 di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tapanuli Tengah.
Peninjauan dilakukan untuk melihat fasilitas konsultasi, pendampingan usaha, serta sistem pendataan pelaku UMKM yang terdampak bencana.
Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Efendi mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar pemulihan ekonomi masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan.
“UMKM adalah pilar utama perekonomian daerah. Kehadiran Klinik UMKM Bangkit memberikan kepastian bahwa pemerintah hadir mendampingi pelaku usaha yang terdampak bencana alam,” kata Mahmud Efendi.
Ia menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen mendukung pembinaan, konsultasi perizinan, dan penyediaan solusi bagi pelaku usaha agar dapat kembali beroperasi dan produktif.
Sementara itu, Bagus Rachman menjelaskan bahwa Klinik UMKM Bangkit Sumut 1 berfungsi sebagai pusat layanan terpadu bagi pelaku usaha terdampak bencana di 11 kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Layanan yang disediakan mencakup tiga bidang utama, yakni produksi, pembiayaan, dan pemasaran.
Pada bidang produksi, pelaku usaha memperoleh pendampingan untuk meningkatkan kualitas dan standardisasi produk serta memulihkan sarana operasional. Di bidang pembiayaan, pemerintah memfasilitasi akses permodalan, skema insentif, dan koordinasi relaksasi kredit dengan perbankan.
Adapun layanan pemasaran diarahkan untuk memperluas akses pasar melalui ritel modern, perhotelan, pusat oleh-oleh, serta platform perdagangan digital atau e-commerce.
Untuk mendukung ketepatan penyaluran bantuan, Kementerian UMKM menerjunkan tim pendamping guna memperbarui data pelaku usaha terdampak bencana.
Data tersebut menjadi dasar verifikasi dan validasi penerima Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp3 juta per pelaku usaha. Berdasarkan keterangan dalam kegiatan tersebut, proses validasi masih berlangsung di Sumatera Utara, Aceh, dan Nusa Tenggara Barat.
Dengan demikian, bantuan tersebut belum dapat dipastikan telah diterima seluruh pelaku usaha yang menjadi sasaran program.
Di sektor pembiayaan, Kementerian UMKM bekerja sama dengan sejumlah lembaga keuangan, yakni Bank Sumut, Bank Mandiri, BNI, BRI, BSI, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Kerja sama tersebut mencakup fasilitasi restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), penjadwalan ulang angsuran, serta opsi skema bunga nol persen bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan.
Melalui program ini, pemerintah mendorong pemulihan UMKM secara menyeluruh, mulai dari perbaikan kapasitas produksi hingga penguatan akses pembiayaan dan pemasaran.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Utama PT Bank Sumut Heru Mardiansyah, Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Kementerian UMKM A.H. Novieta, jajaran pejabat Kementerian UMKM, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Tapanuli Tengah Erman Syahrin Lubis, serta perwakilan perbankan dan BUMN. (*Ast)
» Simak berita lainnya di Google News SINURBERITA
