KUANSING, SINURBERITA.com – Pemerintah Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil langkah tegas terhadap aktivitas PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Provinsi Riau, Jumat (20/11/2026).
Penertiban tersebut mencakup pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP seluas 338.536 hektare serta pengambilalihan kembali pabrik kelapa sawit (PKS) dan kebun sawit PT GSL seluas 42 hektare.
PT RAPP diketahui merupakan bagian dari Grup Royal Golden Eagle (RGE), kelompok usaha yang berkantor pusat di Singapura.
Dalam kegiatan tersebut, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai diwakili Irdam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Totok Sutriono, S.Sos. Kehadirannya menjadi bagian dari sinergi TNI bersama pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta kementerian dan lembaga dalam mendukung penertiban kawasan hutan.
Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir, di antaranya Plt. Gubernur Riau, Kajati Riau, Kapolda Riau, Kepala BPKP Dr. Muhammad Yusuf Ateh, Wamenhan Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, dan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu.
Hadir pula Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata, Jampidsus, Kabareskrim Polri, Sekretaris Utama BIG Dr. Ir. Belinda Arunarwati, Deputi Investigasi BPKP, Dirjen Gakkum Kemenhut Dr. Dwi Januanto Nugroho, Dirjen Planologi Ade Tri Ajikusumah, serta Direktur Utama Agrinas Muhammad Abdul Gani.
Baca juga: Pekanbaru Raih Terbaik II EPSS Riau 2026, Masuk Peringkat 17 Nasional
Pencabutan izin PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Berdasarkan temuan Satgas PKH, terdapat sejumlah indikasi pelanggaran dalam kawasan perizinan perusahaan tersebut. Di antaranya kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.
Dengan dicabutnya izin tersebut, seluruh kegiatan dalam areal perizinan dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara.
Meski demikian, kewajiban pemulihan lingkungan dan tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain PT RAPP, Satgas PKH juga melakukan penertiban terhadap PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi.
Langkah tersebut dilakukan setelah ditemukan indikasi bahwa pabrik kelapa sawit nonkebun milik perusahaan membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin.
Atas temuan itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare sekaligus menolak permohonan tersebut.
Pemerintah kemudian mengambil alih kembali areal pabrik kelapa sawit beserta kebun sawit milik PT GSL.
Baca juga: Panglima TNI Apresiasi Pengorbanan Prajurit, Tegaskan Jabatan Adalah Amanah
Irdam XIX/Tuanku Tambusai, Brigjen TNI Totok Sutriono, S.Sos., yang hadir mewakili Pangdam, menegaskan dukungan TNI AD terhadap langkah pemerintah dalam menertibkan kawasan hutan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
“Melalui sinergi dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga, diharapkan penertiban kawasan hutan ini dapat berjalan dengan baik, sehingga fungsi kawasan hutan dapat dikembalikan sebagaimana mestinya dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat serta negara,” ujar Irdam.
Penertiban terhadap PT RAPP dan PT GSL ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menyelamatkan aset negara, memulihkan fungsi ekologis hutan, serta menjaga kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo dan habitat gajah Sumatera.
Langkah tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan kawasan hutan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (*J2R/PendamXIX)
Simak Berita dan Artikel lainnya di Google News dan WA Channel















1 Komentar