PEKANBARU, SINURBERITA.com – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru menerima banyak laporan perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan. Aduan tersebut didominasi persoalan ketenagakerjaan, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kepala Disnaker Kota Pekanbaru, Iwan Simatupang, mengatakan pihaknya terus menerima dan menangani berbagai pengaduan pekerja. Namun, untuk persoalan pengawasan ketenagakerjaan, kewenangan tersebut berada di tingkat Pemerintah Provinsi Riau.
Karena itu, setiap laporan yang berkaitan dengan fungsi pengawasan akan dikoordinasikan dan diteruskan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau.
“Fungsi pengawasan itu adanya di dinas provinsi. Jadi kalau untuk itu, setiap laporan yang kita peroleh, nanti kita teruskan, kita komunikasikan ke provinsi. Kita juga punya kanal untuk menerima laporannya juga,” ujar Iwan, Rabu (11/11/2026).
Baca juga: SF Hariyanto Terima Aspirasi HKBP Pekanbaru Terkait Perluasan Jalan Hangtuah
Ia menjelaskan, Disnaker Kota Pekanbaru lebih berfokus pada penanganan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, terutama persoalan pekerja yang mengalami PHK atau pemberhentian oleh perusahaan.
“Kita lebih banyak penyelesaian hubungan industrialnya. Misalnya kalau dia di-PHK atau diberhentikan,” jelasnya.
Menurut Iwan, jumlah pengaduan yang masuk hingga saat ini cukup banyak. Sebagian di antaranya masih dalam proses penanganan, sementara sejumlah kasus lainnya telah difasilitasi melalui mediasi dan berhasil diselesaikan.
“Sudah banyak laporan yang masuk. Nanti di akhir tahun kita rilis. Karena sekarang ini masih banyak yang mau diproses. Yang jelas banyak yang sedang kita tangani sekarang ini. Dan sudah banyak juga yang kita fasilitasi, kita mediasi dan sudah berhasil,” ungkapnya.
Di tengah banyaknya laporan perselisihan tersebut, Iwan mengingatkan perusahaan agar menjalankan hubungan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan juga diminta memenuhi hak pekerja sekaligus menjelaskan kewajiban masing-masing pihak secara transparan.
Ia menekankan pentingnya penyusunan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dicatatkan pada Disnaker agar hubungan kerja memiliki dasar administrasi dan ketentuan yang jelas.
“Sesuai dengan aturannya. Diikuti apa yang menjadi hak karyawan, dan kemudian apa yang menjadi kewajibannya disampaikan. Makanya setiap perusahaan itu perlu membuat PKWT, Perjanjian Kerja Waktu Tertentunya. Itu nanti dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja. Supaya nanti hak dan kewajiban masing-masing pihak itu biar lebih baik, biar lebih jelas,” pungkasnya.
Disnaker Pekanbaru berharap kepatuhan perusahaan terhadap aturan ketenagakerjaan dapat mencegah munculnya perselisihan sekaligus menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja. (*J2R)
Simak Berita dan Artikel lainnya di Google News dan WA Channel
