JAKARTA, SINURBERITA.COM – Keinginan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan dokumen ijazah SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mendapat tanggapan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra.
Yusril menilai persoalan hukum terkait ijazah Gibran telah melalui proses peradilan dan menghasilkan putusan yang bersifat final. Karena itu, menurutnya, tidak tersedia lagi upaya hukum terhadap dua putusan yang dimaksud.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita,” kata Yusril.
Ia menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat (final and binding). Sementara itu, putusan Mahkamah Agung (MA) juga telah berkekuatan hukum final.
“Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final,” ujarnya.
Baca juga: Bertemu Prabowo 2,5 Jam, Gibran Sampaikan Niat Mengundurkan Diri
Yusril juga menjelaskan bahwa Gibran tidak memiliki kedudukan sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara di MA. Dengan demikian, menurut penjelasannya, Gibran tidak dapat mengajukan banding terhadap putusan tersebut.
“Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu, oleh karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen dan sementara Pak Wakil Presiden, Pak Gibran, tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi, jadi tidak bisa mengajukan banding,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yusril menyebut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tampaknya tidak akan mengajukan peninjauan kembali (PK). Kementerian tersebut disebut akan segera melaksanakan putusan MA setelah menerima salinan resmi putusan.
Meski demikian, Yusril menyerahkan sepenuhnya kepada Gibran untuk menentukan langkah yang ingin ditempuh terkait keinginannya membuktikan keabsahan dokumen pendidikan tersebut.
“Jadi sekarang kita kembalikan kepada Pak Wakil Presiden, apa yang akan beliau tempuh,” katanya.
Baca juga: Gibran Tetap Fight, Gandeng Kemendikdasmen Tempuh Upaya Hukum di Mahkamah Agung
Diberitakan sebelumnya, Gibran dikabarkan telah menyampaikan niat mundur dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026) pagi.
Namun, dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut meminta waktu dan kesempatan untuk terlebih dahulu membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di PTUN.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan permohonan tersebut secara langsung kepada Presiden Prabowo.
“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara,” ujar Prasetyo di Istana.
Pernyataan Yusril tersebut menambah dinamika polemik dokumen pendidikan Gibran. Di satu sisi, Gibran disebut ingin membuktikan keabsahan dokumennya melalui PTUN, sementara di sisi lain pemerintah menyatakan putusan peradilan sebelumnya telah bersifat final.
Hingga kini, langkah hukum yang akan benar-benar ditempuh Gibran masih menjadi perhatian publik. (*J2R)
Simak Berita dan Artikel lainnya di Google News dan WA Channel
2 Komentar