JAKARTA, SINURBERITA.COM – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, membantah pernyataan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan ijazahnya.
Syahganda menegaskan, keterangan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, merupakan penjelasan yang paling akurat mengenai isi pertemuan dengan Presiden Prabowo.
Menurut Syahganda, Yusril merupakan pihak yang terakhir bertemu Presiden setelah agenda penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Selasa (10/11/2026). Ia mengaku turut hadir sehingga mengetahui langsung pembicaraan tersebut.
Baca juga: Yusril Tegaskan Putusan soal Ijazah Gibran Sudah Final, Tak Ada Lagi Upaya Hukum
“Yang jelas yang benar Pak Yusril tadi. Enggak (benar saran PTUN). Yang benar Yusril karena Yusril yang paling belakangan ketemu Bapak Presiden tadi. Saya di situ soalnya,” ujar Syahganda, dikutip dari laman mediaindonesia.com. Selasa (10/11/2026).
Pernyataan Syahganda tersebut sekaligus mempertegas adanya perbedaan keterangan mengenai arahan Presiden Prabowo dalam menyikapi polemik ijazah Gibran.
Sebelumnya, Gibran menyebut Presiden Prabowo memberikan sejumlah masukan, termasuk terkait upaya memperjuangkan keabsahan ijazahnya melalui jalur PTUN. Gibran juga sempat mengungkapkan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden di tengah dinamika politik yang berkembang.
Namun, berdasarkan penjelasan Yusril, jalur PTUN dinilai tidak lagi dapat ditempuh secara efektif karena Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan final terhadap perkara dengan materi yang sama.
Baca juga: Sebelum Jadi Kepala Bakom, Syahganda Pernah Bilang Gibran “Harus Selesai” dalam Dua Tahun
Yusril juga menjelaskan bahwa Gibran tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan banding maupun Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara tersebut karena tidak berstatus sebagai tergugat intervensi.
Sementara itu, mengenai kemungkinan pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden, Syahganda tidak bersedia memberikan penjelasan lebih jauh. Ia menyebut persoalan tersebut akan dikoordinasikan melalui Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra.
“Nanti Pak Yusril yang jembatani. Tanya Pak Yusril deh,” pungkasnya.
Perbedaan keterangan mengenai saran Presiden Prabowo ini menambah perhatian publik terhadap polemik ijazah Gibran, sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai langkah hukum yang masih tersedia dan perkembangan sikap politik Wakil Presiden tersebut. (*J2R)
Simak Berita dan Artikel lainnya di Google News dan WA Channel
