BANGKA, SINURBERITA.COM – Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bangka, Ahmad Wahyudi, diduga mengalami intimidasi dan perampasan telepon genggam saat memergoki aktivitas pemindahan pasir timah yang diduga tidak dilengkapi dokumen resmi di Jalan Raya Pangkalpinang–Sungailiat, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Selasa (10/11/2026).
Peristiwa tersebut bermula ketika Ahmad Wahyudi melintas di kawasan tersebut dan melihat sebuah mobil Toyota Avanza berwarna hitam bernomor polisi BA 1960 OT mengalami pecah ban. Kendaraan itu berada tidak jauh dari Kantor Lurah Kenanga.
Namun, di balik kondisi kendaraan tersebut, Ahmad melihat aktivitas mencurigakan. Sejumlah orang diduga tengah memindahkan muatan pasir timah yang dikemas dalam karung dari mobil Avanza ke sebuah truk yang telah berada di lokasi.
Melihat aktivitas tersebut, Ahmad berinisiatif mendokumentasikan proses pemindahan muatan menggunakan telepon genggam. Dokumentasi itu dilakukan sebagai bagian dari tugas jurnalistik untuk memperoleh informasi mengenai dugaan aktivitas pengangkutan pasir timah tersebut.
Baca juga: Bertemu Prabowo 2,5 Jam, Gibran Sampaikan Niat Mengundurkan Diri
Namun, upaya peliputan itu justru memicu reaksi keras dari sejumlah orang di lokasi.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan, beberapa orang mendatangi Ahmad, kemudian diduga merampas telepon genggam miliknya dan melontarkan intimidasi verbal. Situasi sempat memanas hingga terjadi percekcokan di lokasi kejadian.
Kondisi tersebut membuat keselamatan Ahmad terancam. Beruntung, sejumlah warga sekitar turun tangan melerai perselisihan dan menyarankan Ahmad meninggalkan lokasi guna menghindari kemungkinan terjadinya tindakan yang lebih membahayakan.
Warga setempat juga sempat meminta agar persoalan tersebut tidak diperpanjang di lokasi kejadian.
Baca juga: MA Batalkan Suket Ijazah Gibran, DPR Bakal Ambil Sikap Usai Reses
Peristiwa ini memunculkan dua persoalan serius yang perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum (APH), yakni dugaan aktivitas pemindahan pasir timah tanpa kejelasan dokumen resmi serta dugaan intimidasi dan perampasan perangkat kerja milik seorang jurnalis.
Jika terbukti terjadi, tindakan intimidasi maupun perampasan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat. Pasal 18 ayat (1) juga mengatur ancaman pidana bagi pihak yang secara melawan hukum menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
Aparat kepolisian diharapkan segera melakukan penyelidikan, memeriksa pihak-pihak yang terlibat, serta memastikan keselamatan korban dan perlindungan terhadap kebebasan pers. (*Hry)
Simak Berita dan Artikel lainnya di Google News dan WA Channel
