PADANG, SINURBERITA.COM – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang mengabulkan sebagian gugatan masyarakat Nagari Kasang, Kabupaten Padang Pariaman, terkait penerbitan izin pertambangan PT Dayan Bumi Artha. Majelis Hakim menyatakan izin usaha pertambangan perusahaan tersebut batal dan mewajibkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencabutnya.
Putusan dengan Nomor 21/G/LH/2026/PTUN.PDG tersebut dibacakan pada 6 November 2026. Perkara ini menjadi kemenangan hukum bagi warga yang selama ini memperjuangkan perlindungan lingkungan dan ruang hidup mereka dari ancaman aktivitas pertambangan.
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan batal Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor 31102302742570007 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi atas nama PT Dayan Bumi Artha.
Izin yang diterbitkan pada 1 Januari 2026 oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat atas nama Gubernur Sumatera Barat itu juga diperintahkan untuk dicabut beserta seluruh lampirannya.
Majelis Hakim turut menolak seluruh eksepsi yang diajukan pihak tergugat dan tergugat II intervensi.
Tak hanya itu, dalam proses persidangan sebelumnya, Majelis Hakim juga telah mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa. Dengan penetapan tersebut, pelaksanaan izin pertambangan yang disengketakan harus ditunda selama pemeriksaan perkara hingga terdapat putusan berkekuatan hukum tetap.
Dalam keterangan resminya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat menyambut putusan tersebut sebagai kemenangan penting masyarakat Kasang dalam mempertahankan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
WALHI menilai putusan ini sekaligus menegaskan bahwa kewenangan pemerintah dalam menerbitkan izin usaha tidak bersifat mutlak dan tetap harus tunduk pada hukum, prinsip kehati-hatian, serta perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan.
WALHI Sumatera Barat menegaskan, persoalan pertambangan di Nagari Kasang tidak semata-mata berkaitan dengan administrasi perizinan, tetapi juga menyangkut keselamatan ekologis dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.
Organisasi lingkungan tersebut mengingatkan pemerintah agar menjadikan rangkaian bencana ekologis di Sumatera Barat pada November 2025 sebagai bahan evaluasi terhadap aktivitas dan kebijakan perizinan pertambangan.
Menurut WALHI, Nagari Kasang berada dalam bentang ekologis yang memiliki keterhubungan dengan sistem daerah aliran sungai (DAS) yang bermuara ke pesisir Sumatera Barat. Karena itu, aktivitas yang berpotensi mengubah tutupan lahan, mengganggu fungsi hidrologis, dan merusak ekosistem harus dinilai secara ketat.
WALHI juga mengingatkan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang mengabaikan daya dukung lingkungan dapat memperbesar risiko bencana dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
PBHI Minta Gubernur Sumbar Tidak Ajukan Banding
Ketua PBHI Sumatera Barat, Ihsan Riswandi, meminta Gubernur Sumatera Barat menghormati putusan PTUN Padang dan menjadikannya sebagai momentum untuk mengevaluasi kebijakan penerbitan izin pertambangan.
Menurut Ihsan, pemerintah tidak boleh hanya mempertimbangkan kepentingan perusahaan dan investasi, tetapi juga harus mengutamakan perlindungan hak masyarakat yang tinggal serta menggantungkan sumber penghidupan di sekitar wilayah pertambangan.
Ia menegaskan, keberatan warga bukan persoalan abstrak karena berkaitan langsung dengan keselamatan, keberlanjutan penghidupan, dan masa depan ruang hidup mereka.
Meskipun masih tersedia upaya hukum berupa banding, kasasi, hingga peninjauan kembali sesuai ketentuan perundang-undangan, PBHI Sumatera Barat meminta gubernur tidak mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut.
PBHI menilai pemerintah seharusnya berpihak pada perlindungan masyarakat dan menghormati putusan pengadilan, bukan memperpanjang proses hukum untuk mempertahankan keputusan perizinan yang telah dinyatakan batal.
WALHI Desak Pengawasan dan Evaluasi Izin Tambang
Selain meminta pelaksanaan putusan pengadilan, WALHI Sumatera Barat mendesak pemerintah provinsi dan instansi terkait melakukan pengawasan langsung terhadap lokasi pertambangan.
Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan penetapan penundaan pelaksanaan objek sengketa dipatuhi dan tidak terjadi aktivitas yang melanggar perintah pengadilan.
PT Dayan Bumi Artha juga diminta menghormati penetapan tersebut dan menghentikan aktivitas yang termasuk dalam pelaksanaan izin yang ditunda.
Lebih jauh, WALHI bersama jaringan masyarakat sipil mendesak Gubernur Sumatera Barat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin pertambangan yang berpotensi mengancam lingkungan, kawasan DAS, dan ruang hidup masyarakat.
Evaluasi, menurut WALHI, harus dilakukan secara terbuka, independen, serta melibatkan masyarakat terdampak. Apabila ditemukan pelanggaran hukum atau ancaman serius terhadap keselamatan lingkungan, pemerintah diminta mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Secara khusus, WALHI dan jaringan masyarakat sipil menyampaikan enam tuntutan, yakni:
- Gubernur Sumatera Barat untuk menghormati dan melaksanakan Putusan PTUN Padang Nomor 21/G/LH/2026/PTUN.PDG, termasuk menjalankan kewajiban pencabutan izin PT Dayan Bumi Artha sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Gubernur Sumatera Barat untuk tidak mengajukan upaya hukum terhadap putusan PTUN Padang dan menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dengan mengutamakan perlindungan hak warga serta keselamatan lingkungan hidup.
- PT Dayan Bumi Artha untuk menghormati dan mematuhi penetapan penundaan pelaksanaan objek sengketa serta menghentikan aktivitas yang termasuk dalam pelaksanaan izin yang ditunda selama berlakunya penetapan tersebut.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan langsung terhadap lokasi tambang, memastikan tidak ada pelanggaran terhadap penetapan pengadilan, serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan konflik sosial.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin pertambangan yang bermasalah, terutama izin yang berpotensi meningkatkan risiko bencana ekologis, mengancam kawasan DAS, merusak ekosistem, dan mengganggu ruang hidup masyarakat. Izin yang terbukti bermasalah harus ditindak tegas, termasuk melalui pencabutan sesuai ketentuan hukum.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menjamin keterlibatan masyarakat secara bermakna dalam setiap proses evaluasi kebijakan pertambangan dan pengambilan keputusan yang berdampak terhadap ruang hidup mereka.
WALHI juga mengajak organisasi masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, media, dan masyarakat luas untuk mengawal pelaksanaan putusan tersebut.
Menurut WALHI, kemenangan di pengadilan tidak akan berarti apabila pemerintah mengabaikan kewajibannya dan aktivitas yang berpotensi mengancam lingkungan tetap berlangsung.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun PT Dayan Bumi Artha mengenai putusan PTUN Padang dan tuntutan yang disampaikan WALHI serta PBHI Sumatera Barat. (*J2R/Walhi)
Simak Berita dan Artikel lainnya di Google News dan WA Channel
1 Komentar