JAKARTA, SINURBERITA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bakal menindaklanjuti polemik putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah masa reses berakhir.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, hingga saat ini pembahasan mengenai persoalan tersebut masih berlangsung secara informal di antara sejumlah fraksi di DPR. Pembahasan resmi baru dapat dilakukan setelah masa sidang kembali dibuka.
“Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dasco mengungkapkan, DPR telah menerima berbagai masukan dan aspirasi dari sejumlah organisasi masyarakat serta anggota parlemen lintas fraksi terkait polemik surat penyetaraan ijazah Wakil Presiden tersebut.
Baca juga: Isu Jenderal Polri Diamankan Memanas, Martinus Hukom Sentil Dugaan Makar
Menurutnya, sejumlah pihak ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme kelembagaan DPR agar persoalan itu dapat dibahas secara resmi.
“Untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembukaan masa sidang DPR pada Selasa (10/11/2026) menjadi momentum dimulainya proses pembahasan melalui mekanisme yang berlaku di parlemen.
Namun, DPR masih menunggu salinan resmi putusan Mahkamah Agung sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
“Oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang. Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” tegas Dasco.
MA Batalkan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran
Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan seorang warga bernama Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri milik Gibran Rakabuming Raka.
Dalam putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan surat keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum.
“Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,” demikian bunyi amar putusan yang dikutip dari situs resmi Mahkamah Agung, Jumat (30/10/2026).
Surat tersebut diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019. Dokumen itu merupakan surat penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri yang digunakan Gibran sebagai salah satu persyaratan pencalonan wakil presiden pada Pemilu 2024.
Baca juga: Jokowi Pamer Ijazah di Depan Roy Suryo, Bukannya Terkejut Malah Ngakak!
Perkara tersebut bermula dari gugatan Subhan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. Dalam gugatannya, Subhan meminta agar surat keterangan penyetaraan tersebut dinyatakan tidak sah dan ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
Namun, gugatan itu sebelumnya tidak diterima oleh PTUN Jakarta. Upaya banding yang diajukan Subhan juga tidak mengubah hasil karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) menguatkan putusan tingkat pertama.
Subhan kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada tingkat kasasi inilah permohonannya dikabulkan.
Putusan tersebut kini menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai aspirasi agar persoalan administrasi pendidikan yang berkaitan dengan dokumen pencalonan Wakil Presiden itu mendapat perhatian lembaga negara.
DPR menyatakan akan menyikapi dinamika tersebut melalui mekanisme kelembagaan setelah masa sidang kembali berjalan dan salinan resmi putusan MA diterima. (*red)
Simak Berita dan Artikel lainnya di Google News dan WA Channel
2 Komentar