JAKARTA, SINURBERITA.COM – Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Di tengah sorotan publik soal niat mengundurkan diri dan perkembangan putusan Mahkamah Agung (MA), Gibran menegaskan akan tetap berjuang melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pernyataan tersebut disampaikan Gibran setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia juga menyampaikan bahwa dirinya menghormati berbagai aspirasi, kritik, dan saran masyarakat terkait polemik yang berkembang. Gibran mengaku tidak ingin persoalan tersebut terus berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.
“Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujarnya.
Baca juga: Bertemu Prabowo 2,5 Jam, Gibran Sampaikan Niat Mengundurkan Diri
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu, Gibran mengaku mendapatkan sejumlah nasihat dan masukan dari Presiden Prabowo terkait dinamika politik dan hukum yang tengah dihadapinya.
Salah satu saran Presiden adalah agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui jalur pengadilan dengan menunjukkan seluruh dokumen pendukung riwayat pendidikannya.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1 dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA),” tegasnya.
Baca juga: Pergoki Pemindahan Pasir Timah Diduga Ilegal, Ketua SMSI Bangka Diintimidasi dan HP Dirampas
Pernyataan Gibran muncul setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya.
Putusan yang diketok pada 30 Oktober 2026 tersebut membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 tidak sah.
Perkara tersebut sebelumnya diajukan oleh H.M. Subhan. Gugatan awalnya tidak diterima PTUN Jakarta dan kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Namun, pada tingkat kasasi, MA mengabulkan gugatan tersebut.
Salinan putusan MA dipublikasikan pada Selasa (10/11/2026), sehingga kembali menjadi perhatian publik. (*red)
Simak Berita dan Artikel lainnya di Google News dan WA Channel
