Kapolri Suyudi Ungkap Perkembangan Kasus Penyadapan Presiden

JAKARTA, SINURBERITA.com – Kasus dugaan skandal penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah pejabat tinggi internal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memasuki babak serius.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal (illegal access), hingga penghapusan data elektronik. Keempat tersangka masing-masing berinisial Jenderal LSP, SU, EH, dan AS.

Hal tersebut disampaikan Kapolri Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja khusus bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).

Dalam pemaparan tersebut, Kapolri juga mengungkap dugaan bahwa aktivitas penyadapan menyasar sejumlah kalangan penting, mulai dari Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, pejabat kementerian dan lembaga, anggota DPR RI, tokoh politik, hingga aparat penegak hukum.

Suyudi menjelaskan, perkara tersebut diduga bermula dari praktik penyadapan yang berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.

Salah satu tersangka berinisial AS, yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabakmon), diduga menerima sekaligus meneruskan perintah penyadapan secara lisan tanpa disertai surat permohonan resmi dari penyidik.

“Akibatnya, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan sebagai target penyadapan tanpa melalui prosedur resmi dan tanpa keterkaitan yang jelas dengan kepentingan penegakan hukum,” ungkap Suyudi.

Dugaan penyimpangan tersebut semakin menguat pada Oktober 2026. AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan instruksi penyadapan. Selain itu, terdapat dugaan perintah penghapusan data hasil penyadapan dari sistem LIMS dan PLX.

“Atas peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Penanganannya dilakukan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan,” ujar Kapolri.

Penyadapan Diduga Menyalahi Prosedur

Kapolri menegaskan, berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri, setiap tindakan penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Proses tersebut juga wajib memperoleh persetujuan sesuai mekanisme yang berlaku. Hasil penyadapan hanya dapat digunakan untuk kepentingan penyidikan yang sah. Sementara itu, pemusnahan data harus mengikuti ketentuan dan dilengkapi berita acara.

Namun, dalam perkara ini penyidik menemukan sejumlah dugaan penyimpangan, mulai dari perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, proses provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur, hingga penghapusan data elektronik.

“Seluruh dugaan tersebut kini menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan,” tegasnya.

Periksa 28 Saksi dan Enam Ahli

Dalam perkembangan penyidikan, Kapolri mengungkapkan bahwa penyidik telah memeriksa 28 saksi dan enam orang ahli.

Dari 28 saksi tersebut, sebanyak 24 orang merupakan personel internal Polri. Tiga saksi lainnya berasal dari perusahaan penyedia layanan telekomunikasi, yakni Indosat, XL Smart, dan Telkomsel. Sementara satu saksi berasal dari vendor sistem penyadapan.

Adapun enam ahli yang dimintai keterangan terdiri atas dua ahli teknologi informasi dan empat ahli hukum pidana.

Penyidik juga telah menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut, meliputi:

15 unit telepon genggam.
Tujuh unit flash disk.
Dua unit iPad.
Empat unit CPU, PC, dan laptop sebagaimana dirinci dalam paparan.
Satu unit modem.
Sejumlah dokumen dan log data penyadapan.

Barang bukti tersebut akan digunakan untuk memperkuat pembuktian dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.

Atas dugaan perbuatan tersebut, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana sesuai karakteristik perbuatan dan peran masing-masing tersangka.

Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan tindak pidana penyadapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.

Kedua, Pasal 48 juncto Pasal 32A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terkait dugaan penghilangan data elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun.

Ketiga, Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) KUHP terkait dugaan akses ilegal, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam atau tujuh tahun sesuai ketentuan yang disangkakan.

Selain itu, penyidik juga mencantumkan Pasal 20 huruf C dan atau huruf D KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana maupun menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Meski empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka, seluruh dugaan tindak pidana tersebut tetap harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah dan proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Perkembangan kasus ini menjadi sorotan karena dugaan penyadapan tidak hanya berkaitan dengan persoalan prosedur internal kepolisian, tetapi juga menyangkut privasi, keamanan komunikasi, serta perlindungan hak warga negara. (*J2R)

Simak Berita dan Artikel lainnya di Google News dan WA Channel