PEKANBARU, SINURBERITA.com – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mulai mempertajam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Sejumlah program yang dinilai tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat berpeluang ditunda demi memastikan anggaran daerah benar-benar digunakan untuk kebutuhan prioritas.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Pekanbaru menerapkan konsep APBD Berdampak, yakni penganggaran yang berorientasi pada manfaat nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, mengatakan pembahasan APBD 2027 masih berlangsung. Saat ini, pemerintah daerah tengah mengevaluasi dan mempertajam kembali program kerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar selaras dengan visi serta prioritas kepala daerah.
“Seluruh program pemerintah di setiap OPD harus berfokus pada program kepala daerah, yakni program yang benar-benar dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” kata Zulhelmi Arifin, Rabu (11/11/2026).
Baca juga: Warga Apresiasi Gerak Cepat PLN Rumbai Tangani Gangguan Listrik
Ia menjelaskan, sebelum menetapkan alokasi belanja, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Bappeda, BPKAD, dan Bapenda terlebih dahulu menghitung kemampuan keuangan daerah.
Perhitungan tersebut meliputi total anggaran yang tersedia serta potensi pendapatan yang dapat dihimpun Pemko Pekanbaru. Hasilnya menjadi dasar dalam menentukan alokasi belanja sebelum dibahas bersama DPRD.
“Setelah itu, barulah kita menyusun belanja yang telah disampaikan kepada DPRD. Belanja daerah harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sesuai dengan arahan Pak Wali Kota, konsep yang kita usung adalah APBD Berdampak, yaitu APBD yang manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.
Baca juga: SF Hariyanto Terima Aspirasi HKBP Pekanbaru Terkait Perluasan Jalan Hangtuah
Sekda menegaskan, penerapan konsep APBD Berdampak akan membuat Pemko Pekanbaru lebih selektif dalam menentukan kegiatan yang layak dibiayai melalui anggaran daerah.
Program yang hanya bersifat penunjang dan tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat berpotensi ditunda. Dengan demikian, anggaran yang tersedia dapat dialihkan untuk membiayai program prioritas yang lebih menyentuh kebutuhan warga.
“Kita ingin memprioritaskan kegiatan dan program yang benar-benar dirasakan serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Pekanbaru,” pungkasnya.
Melalui kebijakan tersebut, Pemko Pekanbaru berharap APBD 2027 tidak sekadar menjadi instrumen belanja pemerintah, tetapi juga mampu memberikan manfaat konkret bagi masyarakat. (*J2R)
Simak Berita dan Artikel lainnya di Google News dan WA Channel
