BANGKA BELITUNG, SINURBERITA
Perkumpulan Wartawan Liputan Pemerintah Kabupaten Bangka (PWLPKB) kembali menggelar Rapat Kordinasi ketiga. Hal tersebut dilakukan karena tidak adanya jawaban resmi Pj. Bupati Bangka selaku pihak dimintai permohonan audiensi. Rapat tersebut berlangsung, Selasa ( 30/1/2024) siang di Sungailiat.
Sebelumnya, berkaitan permohonan audiensi PWLPKB sudah melayangkan surat pertama nomor : 02/PWLPKB/II/2024 tentang Permohonan Audiensi, tanggal pengiriman surat 9/1/2024 namun belum ada tanggapan. Beberapa waktu kemudian, PWLPKB kembali layangkan surat kedua nomor : 04/PWLPKB/I/2024 tentang Permohonan Jawaban Jadwal Audiensi, lagi – lagi belum ada jawaban resmi, tanggal pengiriman surat 17/1/2024.
Berdasarkan tanggal pengiriman surat pertama hingga dilakukan rapat koordinasi ketiga rentang waktu sudah 21 hari namun belum ada juga jawaban resmi audiensi dari pihak Pj. Bupati Bangka. Menyikapi hal tersebut, sebanyak 20 wartawan tergabung dalam PWLPKB melalui hasil rapat sudah membahas langkah selanjutnya.
Baca juga : Perkumpulan Wartawan Liputan Pemerintah Kabupaten Bangka Akan Bersurat ke Mendagri
Koordinator PWLPKB Herman Saleh, dalam keterangan resminya mengatakan PWLPKB dalam dekat akan menyampaikan aspirasi di depan umum.
“Setelah melalui beberapa opsi dalam rapat ketiga PWLPKB, berdasarkan kesepakatan kawan – kawan dalam waktu dekat akan menyampaikan aspirasi di depan umum, mengenai lambatnya respon surat permohonan audiensi,” ungkapnya.
Bukan hanya penyampaian aspirasi depan umum, kalau memang belum juga ada respon Pj. Bupati Bangka, menyampaikan hasil rapat Herman Saleh menyebutkan PWLPKB akan membawa masalah tersebut ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Bangka.
“Nanti pada saat pelaksanaan penyampaian aspirasi depan umum, kita minta Pj. Bupati langsung nemuin. Kita tidak mau ada yang mewakili. Kalau pun saat hari pelaksanaan penyampaian aspirasi tidak sesuai harapan, PWLPKB hari itu juga layangkan surat resmi kepada DPRD Bangka untuk permohonan RDP,” kata Herman Saleh.
Baca juga : Terlambat Satu Bulan, Pembangunan Jembatan Air Kujud Kota Pangkalpinang Belum Selesai Dikerjakan
Dilain tempat sebagai bagian unsur publik, Bujang Musa selaku Konsultan Hukum berpendapat selaku pejabat publik seharusnya menunjukkan sikap yang bijak.
“Terkait dengan hubungan baik antara pejabat publik dengan pihak awak media, ya Pj Bupati M. Haris harus menjalankan hubungan itu, jangan sampai masing – masing dari salah satu pihak salah menafsirkan. Pj. Bupati atau pejabat publik seharusnya menunjukan sikap yang bijak dalam berkomunikasi,” kata Bujang Musa.
Lebih lanjut Bujang Musa memberikan pendapatnya jika tidak ada respon baik terhadap permohonan awak media bisa jadi berdampak buruk bagi Pemkab Bangka.
“Bila sikap Pj. Bupati ini tetap tidak merespon permintaan audiensi oleh rekan media, bukankah tidak mungkin akan berdampak terhadap baik buruknya Pemkab Bangka,” tutupnya. (*red)
- DPAD Kota Tengerang Sasar Dunia Pendidikan dalam Program ‘DURIAN’
- Kampanye di Lubuk Kelik, Pasangan MAPAN Prioritaskan Pendidikan dan Infrastruktur
- Tahapan SKB CPNS 2024 Dimulai, Kakanwil Kemenkumham Riau Pantau Langsung Hari Pertama
- Taruna Akademi Militer Pererat Kemanunggalan TNI dan Rakyat
- Ditlantas Polda Riau Himbau Pengendara Sukseskan Pilkada Serentak 2024
